Kondisi nilai tukar rupiah yang tengah melemah memicu pembahasan mengenai sejarah ketahanan ekonomi nasional dalam rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia.
Dikutip dari Kompas, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan kembali momentum pemulihan mata uang Garuda yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B. J. Habibie.
Menurut penilaian Mukhamad Misbakhun, pergerakan nilai tukar mata uang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat indikator fundamental ekonomi semata.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya pernah berada dalam jeratan krisis ekonomi yang jauh lebih masif pada rentang tahun 1998 hingga 1999.
Meski dalam tekanan berat, mata uang rupiah justru memperlihatkan performa pemulihan yang signifikan dari titik terendahnya kala itu.
“Rupiah per 6.000. Zamannya Pak Habibie, kita semua orang menghadapi tekanan, Pak, pada saat itu. Tekanan krisis. Di tengah krisis bahkan rupiah dari nilai yang tertinggi, the highest ever, dan kemudian turun ke 6.000 dalam keadaan krisis loh, Pak,” ujar Misbakhun dalam rapat tersebut.
Merespons catatan historis tersebut, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjiyo memberikan penjelasan mengenai landasan penetapan nilai tukar fundamental.
Ferry Warjiyo menyatakan bahwa penyusunan nilai tukar fundamental didasarkan pada asumsi makro ekonomi nasional yang digodok bersama antara pemerintah dan DPR.
Dalam perencanaan tersebut, Bank Indonesia menetapkan proyeksi nilai mata uang domestik untuk periode tahun 2026.
Ferry mengatakan asumsi nilai tukar rupiah 2026 berada di kisaran Rp16.200–Rp16.800 per dolar AS dengan rerata Rp16.500 per dolar AS.
