Sebanyak 27 negara berkembang mulai mengantre untuk mengakses instrumen krisis dana pinjaman dari Bank Dunia akibat terganggunya rantai pasok global, namun Pemerintah Indonesia secara tegas menolak tawaran utang serupa sebesar US$ 25-30 miliar.
Gelombang pengajuan dana darurat ini dipicu oleh konflik Timur Tengah sejak 28 Februari 2026 yang mengacaukan pasar energi dan melonjakkan harga bahan bakar. Dilansir dari Detik Finance, dokumen internal Bank Dunia mengungkapkan bahwa sudah ada tiga negara yang menyetujui instrumen krisis baru tersebut, sementara negara lainnya masih menyelesaikan proses administrasi.
Beberapa pejabat di Kenya dan Irak telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mencari dukungan keuangan cepat dari Bank Dunia untuk mengatasi dampak perang. Di sisi lain, Indonesia mengambil langkah berbeda dengan menolak mentah-mentah tawaran pinjaman dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang disodorkan saat kunjungan kerja ke Washington DC pada 13-17 April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Indonesia menolak dana tersebut karena kondisi fiskal dalam negeri dinilai masih sangat aman di tengah ketidakpastian global.
"US$ 25-30 billion kalau kamu mau pakai boleh, itu dipakai untuk beberapa negara yang butuhkan nanti, katanya. Saya bilang sama ke dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir US$ 25 billion untuk negara kita sendiri, jadi aman," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menambahkan bahwa penolakan tersebut sempat direspons dengan perubahan raut wajah yang kurang menyenangkan dari pimpinan IMF dan Bank Dunia yang hadir dalam pertemuan tersebut.
"Wah mukanya asem karena dia nggak bisa minjemin duit, nggak bisa dapat bunga tuh mereka tuh," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Hingga saat ini, pihak Bank Dunia sendiri masih menolak untuk memberikan komentar resmi mengenai bocornya dokumen internal terkait daftar negara yang mengantre pinjaman tersebut. Lembaga itu sebelumnya menyatakan telah menyiapkan perangkat krisis senilai US$ 20-25 miliar, yang dapat ditingkatkan hingga US$ 100 miliar dalam jangka panjang untuk membantu negara-negara yang terdampak konflik.
