Akselerasi program penguatan struktur industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus dipacu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut diambil demi mewujudkan ekosistem perbankan mikro yang tangguh, berintegritas, serta mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Dinamika ekonomi global dan regional saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan sektor keuangan domestik, termasuk BPR dan BPRS. Dikutip dari Suara, penguatan struktur ini menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan roda ekonomi di tingkat daerah.
"Penguatan industri BPR dan BPRS menjadi bagian penting dalam mendukung inklusi keuangan, pembiayaan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam siaran pers resmi, Selasa (2/6/2026).
Proses penggabungan usaha atau merger di sektor perbankan mikro ini menunjukkan tren yang masif. Hingga akhir April 2026, OJK mencatat sebanyak 57 BPR dan BPRS telah mengantongi izin resmi untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas baru yang lebih kokoh.
Selain yang telah rampung, gelombang restrukturisasi masih terus berjalan. Saat ini terdapat lebih dari 200 BPR dan BPRS yang tengah menjalani proses administrasi perizinan untuk penggabungan atau peleburan di internal regulator.
Terkait pemenuhan aspek finansial, mayoritas pelaku industri telah berhasil memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi bank yang belum mencapai target tersebut, OJK mendorong pelaksanaan aksi korporasi nyata.
"Bapi BPR dan BPRS yang belum memenuhi, telah ditempuh upaya aksi korporasi antara lain penambahan modal disetor dan/atau konsolidasi," ujar Dian Ediana Rae.
Langkah strategis ini merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai panduan, OJK juga telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.
Empat Pilar Strategis Roadmap OJK
Peta jalan tersebut memuat empat pilar utama yang menjadi pedoman manajemen dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat:
- Penguatan struktur organisasi dan daya saing industri.
- Akselerasi digitalisasi pada operasional BPR dan BPRS.
- Peningkatan peran nyata bank di wilayah operasional masing-masing.
- Penguatan regulasi, sistem perizinan, serta pengawasan dari otoritas.
Kinerja Keuangan Tetap Stabil dan Tumbuh Sehat
Industri perbankan mikro menunjukkan indikator keuangan yang tetap terjaga sehat di tengah transformasi besar-besaran ini. Akumulasi total aset industri tercatat tumbuh sebesar 3,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga mencapai Rp236,69 triliun per akhir Maret 2026.
Sektor intermediasi juga menunjukkan performa positif melalui penyaluran kredit dan pembiayaan syariah yang meningkat 2,83 persen (yoy) menjadi Rp176,96 triliun. Penyaluran modal ini ditopang oleh perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 3,16 persen secara tahunan hingga menyentuh Rp165,49 triliun.
"Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen secara tahunan menjadi Rp165,49 triliun," kata Dian Ediana Rae.
Ketahanan modal industri BPR dan BPRS juga berada pada posisi yang sangat prima. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) gabungan tercatat kokoh di level 27,20 persen, nilai yang berada jauh di atas batas minimum yang diwajibkan oleh regulator.
