Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana konsolidasi serta integrasi operasional antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan kantor cabang MUFG di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan industri perbankan nasional agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Seperti diberitakan oleh Suara, lembaga pengawas keuangan tersebut memastikan bahwa seluruh proses integrasi ini akan tetap mengutamakan kelancaran layanan nasabah. Selain itu, stabilitas sistem keuangan perbankan nasional menjadi prioritas utama selama proses berlangsung.
Langkah konsolidasi di sektor perbankan ini didukung oleh OJK dengan catatan harus dilakukan secara prudent atau hati-hati. Isu mengenai akuisisi, potensi delisting Bank Danamon oleh MUFG, serta wacana penguatan modal menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar dan investor di tanah air.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan komitmen lembaga dalam mengawal aksi korporasi ini. Dirinya menyatakan bahwa penguatan industri tetap menjadi fokus utama dengan memperhatikan tata kelola yang baik.
“Pada prinsipnya OJK mendukung langkah konsolidasi perbankan yang dilakukan secara prudent dan sesuai ketentuan dalam rangka meningkatkan ketahanan bank dan memperkuat industri perbankan nasional,” ujar Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis yang diterima, Kamis (28/5/2026).
Rencana penggabungan operasional ini mengacu pada keterbukaan informasi Bank Danamon serta pengumuman resmi dari MUFG Tokyo pada 11 Mei 2026. Melalui publikasi tersebut, Bank Danamon menunjukkan intensi kuat untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan jaringan kantor cabang MUFG di Indonesia.
Kendati demikian, Dian Ediana Rae mengingatkan bahwa segala bentuk aksi korporasi besar tetap wajib melewati tahapan perizinan yang ketat. Persetujuan resmi dari OJK mutlak diperlukan sebelum rencana tersebut dapat dieksekusi sepenuhnya oleh kedua belah pihak.
OJK juga memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan konsumen. Penyelenggaraan operasional harian dan pemenuhan hak-hak nasabah diminta untuk tidak mengalami gangguan sama sekali selama masa transisi korporasi ini berjalan.
“Concern OJK adalah dalam proses aksi korporasi, OJK meminta agar operasional dan layanan kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Guna mencegah timbulnya kesalahpahaman atau misinformasi terkait isu merger dan delisting ini, OJK meminta masyarakat luas serta kalangan investor untuk selalu bersikap selektif. Publik diimbau agar hanya memantau saluran informasi resmi yang dirilis oleh pihak-mana pihak terkait.
Keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci utama dalam pelaksanaan regulasi pasar modal maupun perbankan. OJK berkomitmen untuk terus memonitor dinamika ini demi menjaga kepercayaan publik di sektor jasa keuangan nasional.
“OJK akan terus mengikuti perkembangan rencana dimaksud dan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan OJK,” tegasnya.
