Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji kerangka kebijakan terkait penghapusan kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 secara terukur pada Sabtu (16/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap akselerasi digitalisasi dan ketidakpastian ekonomi global yang melanda industri perbankan nasional.
Penguatan fundamental perbankan tersebut dilansir dari Keuangan bertujuan untuk memperkokoh ketahanan struktur keuangan domestik. OJK mendorong agar pelaku industri di level KBMI 1 dapat meningkatkan skala usaha mereka, baik melalui pertumbuhan organik maupun langkah anorganik.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa proses penguatan ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang yang dirancang secara terarah.
"OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai bagian dari agenda strategis yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Tantangan nyata seperti perkembangan teknologi informasi yang cepat serta ancaman keamanan siber menjadi latar belakang kuat di balik kebijakan ini. Oleh karena itu, skema konsolidasi dinilai menjadi instrumen penting bagi bank yang mengalami perlambatan performa.
"Pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi," kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Proses konsolidasi perbankan ini menuntut komitmen tinggi serta pandangan ke depan yang jelas dari para pemegang saham pengendali serta jajaran manajemen. OJK sendiri telah menginisiasi langkah imbauan konsolidasi sejak Oktober 2025 dan menggelar forum diskusi kelompok sejak Desember 2025.
"Penyiapan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Saat ini, regulasi penguatan modal tersebut masih berstatus sebagai himbauan resmi yang dipantau secara berkala oleh otoritas terkait. OJK memastikan bahwa eksekusi akhir kebijakan ini tidak akan dilakukan terburu-buru dan akan terus menyesuaikan dengan kapasitas internal dari tiap-tiap bank.
