Bank-bank milik negara atau Himbara bersiap mengelola Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) secara lebih masif. Langkah ini seiring dengan pembaruan kebijakan yang akan meluncur dalam waktu dekat.
Dilansir dari Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan dua insentif untuk memaksimalkan pengelolaan tersebut. Insentif pertama memungkinkan DHE SDA dijadikan sebagai agunan tunai.
Insentif kedua mengatur penyediaan dana dengan agunan tunai DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Kebijakan ini berpotensi memberikan plafon kredit yang lebih besar bagi eksportir.
OJK memastikan insentif ini hanya diberikan jika persyaratan dari ketentuan yang terkait telah terpenuhi oleh pihak bank. Kebijakan baru ini turut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi.
Direktur Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Etika Karyani menilai insentif ini memberikan dua manfaat utama bagi Himbara. Penggunaan DHE SDA sebagai agunan tunai dapat memperkuat likuiditas dan membuka ruang ekspansi kredit.
“Ada peluang likuiditas valas melimpah, bisa dijadikan agunan kredit rupiah,” jelas Etika kepada Kontan, Jumat (22/5/2026).
Namun, Etika mengingatkan adanya risiko jika dana tidak cepat disalurkan ke sektor riil. Likuiditas yang mengendap justru berpotensi menambah beban dana perbankan.
Etika melihat insentif ini lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas perbankan. Pertumbuhan kredit saat ini masih terbatas oleh daya serap sektor riil meski kondisi likuiditas membaik.
Faktor lain yang dicermati adalah ketidaksesuaian tenor pendanaan karena DHE SDA merupakan likuiditas jangka pendek yang mengendap selama 12 bulan. Sementara itu, kredit yang dikucurkan bank berpotensi memiliki tenor yang lebih panjang.
Risiko penurunan harga komoditas di tengah ketidakpastian global juga dapat menekan nilai DHE yang diagunkan. Pengawasan rekening penampungan atau escrow account yang ketat dari OJK serta potensi moral hazard debitur juga menjadi tantangan operasional.
“Intinya risiko bergeser dari credit risk ke liquidity and concentration risk,” katanya.
Perbankan Himbara secara umum menyatakan kesiapan mereka untuk mengelola dana tersebut. Corporate Secretary Bank Negara Indonesia (BNI) Okki Rushartomo menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada nasabah eksportir.
BNI menyiapkan relationship manager khusus dan memperkuat solusi keuangan digital. Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung proses pemantauan hingga pelaporan ke pemerintah.
“Kami siap mendorong transaksi DHE SDA agar lebih terintegrasi, efisien, dan seamless sehingga nasabah eksportir dapat menjaga dan mengatur cash flow lebih optimal,” ujar Okki saat dihubungi Kontan, Jumat (22/5/2026).
BNI juga menyiapkan strategi penguatan layanan digital cash management, tresuri, optimalisasi instrumen investasi, serta kesiapan menjadi mitra utama distribusi instrumen SBN valas domestik.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu menilai skema insentif dari OJK sejalan dengan kebutuhan para eksportir. Skema ini dipandang serupa dengan kredit agunan deposito.
Eksportir yang membutuhkan modal kerja dapat menjaminkan DHE SDA miliknya. Bank juga berkesempatan mendorong pertumbuhan kredit dengan kualitas yang lebih terjamin.
“Aman (kualitas kreditnya) karena DHE diikat sebagai agunan,” kata Nixon saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Nixon memandang positif kebijakan baru ini karena fokus penempatan DHE SDA di Himbara dapat mendorong likuiditas bank. Saat ini porsi dana tersebut masih relatif kecil di BTN.
Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia (BSI) Wisnu Sunandar menyatakan kebijakan ini dapat meningkatkan likuiditas valas domestik dan menambah kedalaman pasar. Saat ini porsi DHE SDA di BSI berada di bawah 1% dari total likuiditas valas.
BSI memastikan penyaluran likuiditas ke pembiayaan valas tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance menjadi acuan utama dalam investasi.
“Kami optimistis dapat mengoptimalkan nilai tambah dari dana DHE SDA melalui pengelolaan yang efektif, prudent dan sejalan dengan prinsip syariah,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (22/5/2025).
