Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah. Langkah ini dilakukan untuk mempertegas pemisahan antara produk simpanan dan investasi pada industri perbankan syariah.
Dilansir dari Finansial, beleid ini mendefinisikan produk investasi sebagai dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah dengan akad tertentu. Dalam mekanisme ini, seluruh risiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah selaku investor.
Regulasi tersebut mewajibkan produk investasi menerapkan prinsip bagi hasil yang mencerminkan karakteristik investasi riil. Penggunaan akad seperti mudarabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah menjadi landasan utama dalam operasionalnya.
Penerapan aturan baru ini telah dimulai sejak tanggal diundangkan pada 29 April 2026. Bank syariah yang telah memiliki produk investasi sebelumnya diberikan waktu transisi maksimal dua tahun untuk melakukan penyesuaian aturan atau hingga masa akad berakhir.
Pengamat Keuangan Syariah, Sutan Emir Hidayat, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan penegasan atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pemisahan dilakukan agar karakter setiap akad menjadi lebih jelas.
Sutan menilai aturan ini mengembalikan fungsi asli akad syariah, di mana simpanan bertujuan untuk keamanan dan likuiditas. Sementara itu, investasi difokuskan pada bagi hasil dengan kesadaran risiko dari pihak nasabah.
“Dari sisi syariah, kebijakan ini meluruskan kembali nature akad — simpanan untuk keamanan dan likuiditas, investasi untuk bagi hasil dan risiko yang disadari, sehingga mengurangi gharar dan potensi sengketa,” kata Sutan.
Pemisahan ini diprediksi akan mengubah model bisnis bank syariah untuk lebih fokus pada dua lini utama. Strategi penghimpunan dana akan menjadi lebih tersegmentasi berdasarkan kebutuhan dan profil risiko masing-masing nasabah.
Dampak Operasional dan Transformasi Bisnis
Bank syariah kini didorong untuk memperkuat narasi investasi dengan menghubungkan dana nasabah secara langsung ke sektor riil. Sektor-sektor seperti UMKM, rantai nilai halal, hingga energi terbarukan menjadi prioritas penyaluran dana investasi.
“...sehingga nasabah merasa betul‑betul menjadi mitra usaha, bukan sekadar penabung,” ujar Sutan.
Namun, dalam jangka pendek, bank syariah diperkirakan akan menghadapi tantangan berupa peningkatan beban operasional. Penyesuaian mencakup kebijakan internal, standar operasional prosedur (SOP), desain produk, hingga sistem teknologi informasi dan core banking.
Meski ada beban tambahan di awal, langkah ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Transparansi yang lebih baik diyakini dapat menekan risiko sengketa antara nasabah dan pihak perbankan di masa depan.
“Pada akhirnya membuat bisnis bank syariah lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Respons Pelaku Industri Perbankan Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menyatakan saat ini masih melakukan koordinasi intensif dengan pihak regulator mengenai kebijakan tersebut. Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyambut baik ketegasan perbedaan produk simpanan dan investasi ini.
“Pendekatan kepada nasabah akan menjadi lebih segmented sesuai profil kebutuhan, risk appetite, dan tujuan keuangan masing-masing nasabah,” jelas Wisnu.
BSI memandang regulasi ini sebagai momentum untuk memperkuat posisi sebagai bank syariah modern. Perusahaan berencana menggenjot kualitas layanan konsultasi dan perencanaan keuangan agar hubungan dengan nasabah tidak hanya bersifat transaksional.
Wisnu menambahkan bahwa kebijakan ini membuka peluang untuk mengembangkan solusi investasi syariah yang lebih variatif. Komitmen perseroan tetap tertuju pada penyediaan solusi keuangan yang lengkap dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.
