Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dilaporkan terus melemah hingga menembus angka Rp17.500 yang memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat pedesaan. Gejolak ekonomi global ini dinilai para pengamat tetap membebani warga desa karena ketergantungan sistemik terhadap barang impor, seperti dilansir dari Detik Finance pada Minggu (17/5/2026).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menyinggung bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat di desa. Namun, pandangan tersebut disoroti oleh sejumlah akademisi yang melihat adanya ancaman nyata terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok hingga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja.
Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono memaparkan bahwa pelemahan ini berpengaruh langsung bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Warga pedesaan dinilai tetap terkena imbas karena rantai pasok berbagai barang kebutuhan di desa masih bergantung pada jalur perdagangan internasional.
"Yang harus disadari bahwa kita punya ketergantungan impor bahan baku, ataupun barang setengah jadi dan barang jadi. Sehingga ini sangat membebani masyarakat secara langsung mulai dari ke atas dan di bawah baik kota atau di desa," kata Gigih saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (17/5/2026).
Gigih menambahkan, komoditas komersial seperti pakaian dan kendaraan bermotor dipasok dari luar negeri sehingga fluktuasi kurs tetap akan menekan harga jual di tingkat domestik.
"Masalah dalam lagi, memang orang desa tidak membayar pakai dollar, tapi harga rupiah-nya itu penting. Ketika impornya naik, maka barang kita mayoritas barang jadi misal baju, sepeda motor, elektronik ini kan banyak impor dan ini menyebabkan tekanan di kelas bawah," jelasnya.
Selain faktor global, Gigih juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait regulasi bisnis dalam negeri yang dirasa membatasi ruang gerak para pelaku usaha.
"Untuk memperbaiki nilai tukar, jalan satu-satunya deregulasi. Jadi pangkas semua aturan-aturan yang memberatkan para pelaku usaha. Jangan seperti sekarang kita malah mengetati regulasi. Kita ini menuju ke otoritarian ya, perekonomian tidak jalan. Kalau zaman orde baru otoritarian iya, tapi perekonomian jalan," bebernya.
Menurutnya, pengetatan aturan hanya akan membuat dunia usaha mengalami kemunduran di tengah situasi ekonomi yang menantang.
"Kalau sekarang kita menuju ke otoritarian, tapi dunia usaha di otoritarian-kan. Nah ini nggak bisa, dunia usaha itu semakin di high regulasi semakin dia tidak bergerak bebas dia akan mengalami kemunduran. Jalan paling cepat permudah regulasi untuk para pelaku usaha," tandasnya.
Dampak sistemik ini juga disetujui oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia menyatakan terintegrasinya sistem ekonomi membuat komoditas penting pedesaan seperti pupuk dan elpiji ikut terdampak kenaikan harga.
"Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa," ujarnya saat dihubungi detikcom, Minggu (17/5/2026).
Bhima memaparkan bahwa barang-barang elektronik maupun penunjang sektor pertanian di wilayah sentra produksi dipastikan mengalami penyesuaian nilai jual.
"Emangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor. Mulai dari handphonenya, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya itu semua akan terpengaruh. Pupuknya pun juga akan terpengaruh harganya yang ada di sentra sentra pertanian kalau rupiahnya makin melemah," sambungnya.
Pemerintah disarankan segera menyusun langkah mitigasi konkret demi mengantisipasi kejutan ekonomi di masyarakat bawah.
"Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock. Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena efek perang masih panjang," katanya.
Ia mengingatkan bahwa kemunduran nilai mata uang yang mencapai kisaran 7 persen setahun terakhir ini berpotensi memicu perpindahan pengangguran ke wilayah desa akibat pemutusan hubungan kerja di kota.
"Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di pedesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan kan itu akan jadi beban desa," ujarnya.
Analisis mengenai kenaikan beban biaya hidup ini turut diperkuat oleh Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi. Sektor publik seperti transportasi dan layanan kesehatan diproyeksikan ikut tertekan biaya operasionalnya.
"Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak," kata Rijadh, dikutip dari laman UGM, Minggu (17/5/2026).
Rijadh menambahkan bahwa pembengkakan anggaran untuk subsidi energi serta cicilan utang luar negeri berisiko mengorbankan alokasi dana pembangunan nasional.
"Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas," ucapnya.
Kondisi ini dipandang sebagai fase krusial oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand), Dr Hefrizal Handra. Kebijakan belanja pemerintah yang efisien diperlukan agar situasi makro tidak memburuk.
"Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis," ucapnya.
Kendati demikian, sisi positif dari pelemahan kurs ini disampaikan oleh Dosen FEB UGM, Eddy Junarsin. Komoditas ekspor asal Indonesia dinilai berpotensi menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional.
"Industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat, justru akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal," kata Eddy.
