Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan menyegel gerbang parkir Blok M pada Senin, 11 Mei 2026, menyusul dugaan manipulasi omzet oleh operator Best Parking. Langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap pengelolaan kawasan yang telah berjalan selama 15 tahun tersebut.
Dilansir dari Megapolitan, tindakan tegas ini baru terlaksana sekarang karena pembentukan pansus baru berhasil disepakati secara politik di parlemen. Pansus Perparkiran menengarai adanya potensi kerugian negara mencapai Rp 50 miliar akibat laporan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan hasil dari kesepakatan politik yang cukup panjang sejak dirinya menjabat pada tahun 2019. Ia menyebut dinamika internal dewan sebelumnya sempat menghambat usulan pembentukan badan khusus tersebut.
"Jadi gini, yang pertama sejak tahun 2011 sudah beroperasi. Yang kedua, saya jadi anggota Dewan kan tahun 2019. Nah pansus ini adalah keputusan hasil dari kesepakatan keputusan politik," ujar Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Faktor lain yang menyebabkan penindakan baru bisa dilakukan saat ini adalah posisi tawar Fraksi Nasdem di kursi pimpinan dewan yang baru kuat pada periode sekarang. Sebelumnya, keterbatasan posisi struktural membuat usulan pansus sulit untuk direalisasikan secara resmi.
"Pada saat tahun 2019 Nasdem ini belum mendapatkan pimpinan di Dewan. Sehingga ini juga salah satu faktor bahwa kami tidak bisa mengusulkan pansus," kata Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Keputusan pembentukan pansus akhirnya disahkan melalui rapat pimpinan gabungan setelah melalui serangkaian musyawarah antar fraksi. Setelah sah, tim langsung bergerak melakukan investigasi terhadap berbagai indikasi penyimpangan dalam tata kelola parkir di ibu kota.
"Dan pansus tata kelola perparkiran maupun sebelumnya juga pansus perparkiran itu memang diinisiasi oleh Partai Nasdem di DPRD Jakarta. Dan Alhamdulillah melalui rapat pimpinan gabungan, kemudian juga disetujui, dan melalui musyawarah dan keputusan politik, nah itu kami bekerja," ujar Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Pansus yang berjalan pada periode kedua ini tetap dipertahankan karena banyaknya sisa persoalan lama yang belum tuntas. Hal ini mencakup tata kelola birokrasi perparkiran dan sinkronisasi data pendapatan daerah yang selama ini dinilai lemah.
"Singkat cerita pansus yang kedua ini tetap diinisiasi, diusulkan dari Fraksi Nasdem, karena kami menganggap bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan menyangkut tata kelola perparkiran di Jakarta," kata Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Selain inisiatif internal, dorongan kuat juga datang dari masyarakat yang melaporkan dugaan ketidakberesan setoran operator ke kas daerah. Warga mengeluhkan ketidaksesuaian antara biaya yang mereka bayar dengan laporan resmi yang diterima pemerintah daerah.
"Sehingga masih banyak persoalan-persoalan dan pengaduan ke Fraksi Nasdem, menyangkut dengan hak masyarakat yang sudah dibayarkan, namun pada kenyataannya kewajiban dari si operator itu untuk menyetorkan kepada negara dalam hal ini pendapatan daerah, itu masih banyak dilakukan penyimpangan-penyimpangan dan memanipulasi data terhadap omset yang tidak sebenarnya dilaporkan," ujar Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Pansus menemukan indikasi bahwa laporan yang disetorkan operator hanya sekitar 60 persen dari total omzet bulanan yang diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Untuk mencegah kebocoran serupa, pemerintah akan menerapkan sistem digitalisasi penuh yang terintegrasi secara langsung.
"Dengan sistem digitalisasi, kemudian terintegrasi langsung secara real-time yang bisa dimonitoring langsung oleh UP Parkir," kata Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Saat ini, Unit Pengelola (UP) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah melakukan pembaruan sistem menjadi non-tunai di kawasan Blok M. Selama proses transisi dan pembaruan sistem tersebut berlangsung, layanan parkir di lokasi tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat.
