DI SUDUT jalanan Jakarta yang bising, kita dengan mudah menemui pemandangan yang kini dianggap sebagai kenormalan baru.
Ribuan anak muda dengan jaket seragam perusahaan aplikasi menatap layar ponsel dengan cemas, menunggu denting notifikasi yang menentukan pendapatan mereka hari itu.
Di balik kemilau angka pertumbuhan ekonomi digital yang sering dibanggakan dalam pidato-pidato kenegaraan, tersimpan paradoks yang mendalam.
Ekonomi digital memang tumbuh pesat, namun ia membawa serta model kerja yang kerap menempatkan pelakunya dalam ketidakpastian yang permanen.
Kita menyebutnya sebagai gig economy. Sebuah sistem pasar tenaga kerja yang dicirikan oleh kontrak jangka pendek atau kerja lepas, yang sering kali dimediasi oleh platform digital.
Bagi sebagian orang, model ini adalah dewa penolong yang menyediakan akses kerja secara instan di tengah sulitnya mencari pekerjaan formal.
Namun bagi yang lain, ini adalah jalan sunyi bertahan hidup tanpa jaminan hari tua, tunjangan kesehatan, apalagi kepastian jenjang karier.
Antara Fleksibilitas dan Kerentanan
Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: apakah pertumbuhan gig economy benar-benar memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, atau justru menciptakan lapisan pekerja yang sulit "naik kelas"?
Pertanyaan ini krusial karena menyangkut nasib human capital atau modal manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Chauvin & Botto-Tobar (2021) menyatakan bahwa modal manusia bukan sekadar statistik orang yang bekerja, melainkan kunci utama keberhasilan organisasi dan bangsa yang lahir dari sinergi antara motivasi dan kinerja yang mumpuni.
Daya tarik utama gig economy adalah fleksibilitas. Seorang kurir atau pengemudi ojek daring bisa menentukan sendiri kapan mereka ingin bekerja.
Namun, fleksibilitas ini sering kali bersifat semu. Untuk mencapai pendapatan yang layak demi menutupi biaya hidup yang terus merangkak naik, banyak pekerja harus menghabiskan waktu 12 hingga 14 jam di jalanan.
Di titik inilah fleksibilitas berubah menjadi eksploitasi diri sendiri yang melelahkan.
Ketika waktu dan energi habis terkuras di jalan hanya untuk mengejar target harian, ruang untuk pengembangan diri menjadi tertutup.
Seorang pekerja lepas yang terjebak dalam rutinitas tugas-tugas mikro (micro-tasking) jarang memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melakukan peningkatan keahlian.
Padahal, produktivitas nasional sangat bergantung pada kemampuan setiap individu untuk terus belajar dan meningkatkan nilai tawar mereka di pasar kerja melalui akumulasi pengetahuan dan keterampilan.
Baru-baru ini, harapan akan perlindungan itu membuncah lewat pengumuman Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Janji pemangkasan potongan aplikator menjadi 8 persen serta jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan kecelakaan kerja disambut sorak-sorai di panggung Hari Buruh.
Namun, seperti yang disoroti dalam analisis ekonomi terbaru, kita menghadapi situasi unik di mana "pidato mendahului lembaran negara".
Kesenjangan antara pengumuman lisan dan ketersediaan naskah resmi di Lembaran Negara menciptakan ruang abu-abu yang berisiko bagi semua pihak.
Bagi pengemudi, ini adalah harapan yang menggantung. Untuk aplikator dan investor, ini adalah ketidakpastian regulasi yang bisa memicu gejolak pasar modal.
Tanpa transparansi teks hukum yang jelas, kepatuhan sulit ditegakkan dan implementasi jaminan perlindungan sosial terancam hanya menjadi komoditas politik sesaat.
Padahal, kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk membangun modal manusia yang stabil.
Ketidakpastian regulasi justru menambah beban psikologis pekerja, yang pada gilirannya menurunkan motivasi kerja mereka.
Kondisi ini membuat pekerja sulit merencanakan masa depan, termasuk berinvestasi pada pendidikan atau peningkatan keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk keluar dari jebakan produktivitas rendah.
Risiko "Stunting" Karier
Fenomena ketidakpastian ini membawa risiko serius bagi kualitas tenaga kerja kita ke depan.
Jika sebagian besar angkatan kerja muda kita terserap ke dalam sektor gig tanpa adanya sistem pendukung yang ajeg, Indonesia terancam mengalami "stunting" dalam pengembangan karier warganya.
Mereka bekerja, tetapi keterampilan mereka tidak berkembang sejalan dengan tuntutan zaman yang kian kompleks.
Kita berisiko memiliki jutaan pekerja yang sibuk, namun tidak produktif secara intelektual karena tidak adanya investasi berkelanjutan pada kapasitas manusia.
Secara makro, ketergantungan pada gig economy yang rendah nilai tambah bisa menjadi sandungan bagi produktivitas nasional.
Bonus demografi yang selama ini kita elu-elukan bisa berubah menjadi beban jika jutaan anak muda Indonesia hanya berperan sebagai operator teknis dalam ekosistem digital global.
Tanpa kapabilitas untuk menjadi kreator atau pemimpin industri, ekonomi mungkin bergerak secara volume, namun kualitasnya tetap berada di tempat.
Negara harus hadir melampaui sekadar retorika panggung. Intervensi kebijakan seperti Perpres 27/2026 harus segera diundangkan dengan detail teknis yang jelas agar tidak menciptakan celah interpretasi.
Perlindungan sosial yang bersifat portabel dan sistem sertifikasi keterampilan informal menjadi sangat mendesak agar pekerja memiliki "paspor" untuk masuk ke sektor formal yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Melampaui Angka Statistik
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bangsa dalam mengelola ekonominya tidak diukur dari seberapa rendah angka pengangguran, tetapi dari seberapa jauh pekerjaan tersebut mampu mengangkat martabat manusia.
Kita harus waspada agar fleksibilitas kerja yang ditawarkan teknologi tidak menjadi jebakan kemiskinan jenis baru yang terbungkus dalam istilah modern.
Manusia tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai tujuan utama dari pembangunan itu sendiri.
Masa depan pasar kerja Indonesia sangat bergantung pada keberanian kita untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak sosial di era digital ini.
Kita ingin melihat kurir, pengemudi, dan pekerja lepas lainnya sebagai aset bangsa yang hak-hak dan masa depannya terlindungi secara nyata di bawah payung hukum yang sah.
Mereka adalah bagian dari modal manusia yang harus dirawat melalui kebijakan yang inklusif dan transparan, bukan sekadar sisa-sisa tenaga yang diperas demi efisiensi pasar.
Hanya dengan memastikan bahwa setiap kebijakan diikuti dengan implementasi yang taat prosedur, kita bisa memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar membawa kemajuan bagi kemanusiaan.
Jangan sampai di tengah riuhnya revolusi industri, kualitas manusia kita justru tertinggal di persimpangan jalan, hanya menunggu salinan peraturan yang tak kunjung sampai ke tangan mereka.
