Syuhada Arief, Senior Portfolio Manager Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menjelaskan, pasar obligasi pada April lalu bergerak fluktuatif seiring dinamika konflik di Timur Tengah. Sentimen positif sempat muncul pada awal bulan setelah muncul kabar gencatan senjata antara AS dan Iran yang mendorong rebound pasar.
Namun, optimisme tersebut memudar lantaran belum adanya kesepakatan konkret, sementara Selat Hormuz masih tertutup sehingga meningkatkan kekhawatiran konflik berlangsung lebih lama.
Fluktuasi juga tercermin dari pergerakan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang sempat turun ke kisaran 6,5% di awal bulan sebelum kembali naik ke sekitar 6,8% pada akhir April.
Menakar Dampak Pidato Ekonomi Prabowo di Rapat Paripurna DPR terhadap IHSG
Arah IHSG bergantung pada pidato Presiden Prabowo hari ini. Akankah pasar menemukan titik stabilisasi atau justru kembali kehilangan arah?
4 BPR Merger Hasilkan Bank Beraset Rp 1,04 Triliun
Di tengah tingginya harga energi, Syuhada menilai kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS masih belum menjadi skenario utama. Menurutnya, arah kebijakan moneter The Fed lebih bergantung pada prospek inflasi inti yang mengecualikan komponen energi dan pangan yang volatil.
Meski demikian, ketidakpastian harga minyak dinilai membuat The Fed cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuaian suku bunga. Saat ini ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed telah bergeser menjadi lebih netral, dengan proyeksi Fed Funds Rate bertahan hingga akhir tahun, dari ekspektasi di awal tahun terdapat potensi penurunan 50bps.
Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal I-2026, tertinggi dalam tiga tahun terakhir, belum mampu mengangkat nilai tukar rupiah yang masih berada dalam tekanan.
Syuhada melihat terdapat trade-off yang harus dipilih pemerintah dalam merespons lonjakan harga minyak dunia saat ini, yakni antara menjaga daya beli masyarakat atau menjaga stabilitas fiskal dan rupiah.
Kebijakan yang pro-pertumbuhan, seperti mempertahankan harga BBM bersubsidi dan menaikkan subsidi energi, dipandang positif untuk menjaga daya beli masyarakat, walau akan meningkatkan beban APBN dan menekan rupiah karena persepsi investor terhadap stabilitas keuangan negara yang melemah. Sebaliknya, penyesuaian harga energi dapat memukul daya beli masyarakat, walau dapat meningkatkan kredibilitas APBN dan mendukung rupiah.
"Keduanya merupakan pilihan yang sulit karena harus ada yang dikorbankan dan pemerintah harus mencari keseimbangan antara kedua faktor ini. Pandangan kami, pemerintah akan mempertahankan kebijakan pro-pertumbuhan saat ini dengan asumsi konflik Timur Tengah tidak terjadi berkepanjangan," ujar Syuhada dalam riset yang diterima Kontan, Selasa (19/5/2026).
Namun, ia menambahkan rekalibrasi kebijakan masih terbuka apabila konflik terus berlanjut dan harga energi bertahan tinggi dalam jangka panjang.
Adapun tekanan terhadap rupiah sepanjang tahun ini dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik, termasuk gejolak geopolitik, persepsi investor terhadap kebijakan ekonomi nasional, hingga tingginya permintaan dolar AS secara musiman pada kuartal II.
Diketahui saat ini rupiah terus mengalami depresiasi. Rabu (20/5/2026), rupiah dibuka di level Rp 17.738 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini membuat rupiah melemah 0,18% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di Rp 17.706 per dolar AS.
Untuk meredam pelemahan rupiah, BI disebut melakukan intervensi di pasar valuta asing serta meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Imbal hasil rata-rata SRBI tenor 12 bulan naik dari sekitar 4,9% pada awal tahun menjadi 6,5% pada awal Mei 2026.
Langkah tersebut dinilai berhasil menarik dana asing, tercermin dari aliran modal masuk (net inflow) sebesar Rp 78 triliun hingga April 2026. Selain itu, BI juga menaikkan Repo Rate menjadi 5,1% guna menjaga stabilitas nilai tukar.
Di sisi lain, upaya mempertahankan rupiah turut menggerus cadangan devisa Indonesia, dari US$ 156,47 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi US$ 146,20 miliar per akhir April 2026.
Menurut Syuhada, secara historis penurunan cadangan devisa yang signifikan dapat meningkatkan tekanan bagi BI untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga.
"Di tengah gejolak geopolitik dan tekanan terhadap rupiah yang masih tinggi, ruang penurunan suku bunga BI menjadi semakin terbatas," tutupnya.
