Dunia usaha nasional mulai mengkhawatirkan tren pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (12/5/2026) hingga Rabu (13/5/2026). Dilansir dari Money, tekanan kurs ini berisiko memicu lonjakan harga barang konsumsi serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebutkan bahwa pencapaian level terendah baru rupiah menjadi perhatian serius para pelaku usaha. Faktor eksternal seperti kenaikan yield US Treasury dan eskalasi geopolitik global menjadi penyebab utama penguatan dollar AS yang memicu hengkangnya modal asing.
"Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow," ujarnya Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo.
Ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor yang mencapai 70 persen membuat depresiasi rupiah langsung membebani struktur biaya. Sekitar 55 persen dari total biaya produksi perusahaan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh harga input bahan baku dari luar negeri.
"Bagi dunia usaha, situasi ini kami lihat sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan," ucap Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo.
Sektor-sektor seperti petrokimia, farmasi, dan manufaktur makanan minuman menjadi kelompok paling terdampak akibat kenaikan harga bahan baku seperti nafta. Transmisi kenaikan harga ini mulai merembet ke seluruh rantai pasok hilir, termasuk industri pengemasan.
"Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok," jelas Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo.
Selain beban produksi, penguatan dollar AS memperberat kewajiban utang luar negeri korporasi, baik untuk pembayaran bunga maupun pokok. Hal ini mempersempit ruang gerak perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
"Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja," tutur Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memperingatkan bahwa psikologi pelaku usaha mulai terganggu oleh fluktuasi nilai tukar ini. Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang menilai kenaikan biaya logistik dan operasional akan menguras arus kas perusahaan secara signifikan.
"Pelemahan nilai rupiah ini akan memengaruhi cash flow dan biaya operasional maupun produksi karena kenaikan ini akan mengerek kenaikan bahan baku impor dan logistik," ujar Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Sektor UMKM diprediksi menjadi pihak yang paling terjepit karena keterbatasan ruang untuk menaikkan harga jual di pasar. Pelaku usaha kini mulai melakukan langkah efisiensi ekstrem, termasuk mengurangi ukuran produk demi menghindari kerugian yang lebih besar.
"Jika kenaikan harga produk ini mengalami penyesuaian tentu akan memengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi," imbuh Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Potensi rasionalisasi pekerja menjadi langkah terakhir yang dihindari oleh para pengusaha jika omzet terus tergerus akibat pelemahan mata uang. Meskipun pada penutupan Rabu (13/5/2026) rupiah sedikit menguat ke level Rp 17.475, ketidakpastian global masih membayangi pasar keuangan.
"Jika pelemahan nilai tukar ini berkepanjangan dikhawatirkan omzet pelaku usaha semakin tertekan dan akhirnya melakukan rasionalisasi pekerja, tentu ini sesuatu yang kita hindari," tutur Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
