Nilai tukar rupiah melemah hingga melampaui level psikologis Rp 17.600 per dollar AS pada perdagangan Jumat (15/5/2026) pagi. Kondisi ini dilaporkan memicu ancaman lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama komoditas yang bergantung pada bahan baku impor, dilansir dari Money.
Kenaikan harga diperkirakan akan melanda produk olahan seperti tahu, tempe, hingga mi instan akibat ketergantungan pada gandum dan kedelai luar negeri. Fenomena ini diprediksi mulai berdampak pada tingkat konsumen dalam beberapa bulan mendatang setelah tekanan biaya di tingkat produsen terjadi sejak akhir April 2026.
Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa dampak paling signifikan akan dirasakan pada sektor pangan berbasis impor. Ia menekankan adanya potensi pergerakan harga pada sejumlah komoditas meja makan harian masyarakat.
“Pada komoditas berbasis impor seperti gandum dan kedelai, harga akan naik. Ini berarti harga mi instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi merangkak naik,” ujar Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.
Kelompok masyarakat bawah diprediksi menjadi pihak yang paling terdampak kenaikan harga tahu dan tempe sebagai sumber protein utama. Sementara itu, kelompok kelas menengah akan menghadapi beban tambahan dari naiknya harga makanan olahan serta biaya konsumsi di luar rumah.
Sektor energi juga mencatatkan kenaikan harga pada bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Saat ini, harga Dexlite telah menyentuh angka Rp 26.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex berada di level Rp 27.900 per liter.
Peningkatan harga BBM tersebut berdampak langsung pada rantai distribusi dan logistik nasional. Rahma menyebutkan bahwa kenaikan biaya angkut dari pelabuhan menuju pasar dapat mengerek harga sayuran lokal yang sebenarnya bukan merupakan barang impor.
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi meningkatkan ongkos angkut barang dari pelabuhan ke pasar. Akibatnya harga sayur-mayur lokal pun bisa naik meski bukan barang impor,” kata Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.
Tekanan ekonomi ini diperkirakan meluas hingga ke sektor transportasi umum dan jasa ojek daring. Hal ini disebabkan oleh naiknya biaya operasional akibat harga suku cadang kendaraan yang mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.
Mengenai kebijakan energi nasional, pemerintah sejauh ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Namun, risiko penyesuaian harga subsidi dinilai semakin besar apabila nilai tukar rupiah terus merosot mendekati angka Rp 18.000 per dollar AS.
Berdasarkan analisis Rahma, kombinasi pelemahan mata uang dan tingginya harga energi global dapat mendorong inflasi tahunan ke kisaran 4,5 persen hingga 4,8 persen. Ia juga memperingatkan risiko penurunan kelas ekonomi bagi masyarakat menengah yang tidak terjangkau program bantuan sosial.
“Kalau harga pangan dan energi tidak terkendali, risiko penurunan kelas ekonomi dari menengah ke bawah akan sangat besar,” kata Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.
