Gelombang pemutusan hubungan kerja berpotensi menyasar 15,3 ribu hingga 20,3 ribu tenaga kerja pada semester II tahun 2026 seiring beratnya tekanan dunia usaha akibat pelemahan kurs rupiah dan gangguan rantai distribusi global.
Hasil riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia bertajuk Badai PHK Belum Berlalu mencatat sektor manufaktur memikul risiko pemangkasan buruh terbesar yang diperkirakan mencapai 8,7 ribu hingga 12,1 ribu pekerja.
Ekonom CORE Indonesia memproyeksikan depresiasi mata uang nasional dan hambatan logistik di Selat Hormuz akan memicu kenaikan harga bahan baku impor sekaligus menurunkan output produksi industri domestik secara signifikan.
"Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 sampai 20,3 ribu pekerja," tulis CORE, dikutip Jumat (29/5).
Lembaga penelitian ekonomi tersebut menambahkan bahwa dampak penurunan serapan tenaga kerja ini dihitung menggunakan data sekunder dari Tabel Input-Output 2020 milik Badan Pusat Statistik.
"PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7-12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3-4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3-3,6 ribu pekerja," isi riset tersebut.
Peneliti mengasumsikan gejolak di Timur Tengah bakal memicu kelangkaan pasokan dalam jangka pendek serta menekan nilai tukar melewati ambang batas psikologis tertentu.
"Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku dan nilai tukar terus merosot melebihi Rp17.400," tulis CORE.
Dalam pemodelan ekonomi yang disusun, perusahaan manufaktur diprediksi mengonsolidasikan kapasitas produksinya lewat pengurangan volume keluaran barang jika biaya input melonjak di atas satu setengah persen.
"Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5 persen ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0,15 persen".
CORE mengingatkan pemangkasan hubungan kerja ini akan memperlebar porsi pekerja sektor informal nasional yang per Februari 2026 telah mendominasi mayoritas angkatan kerja aktif.
"Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 - 20,3 ribu pekerja. PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7 - 12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3 - 4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3 - 3,6 ribu pekerja," tulis CORE dalam laporannya, dikutip Jumat (29/5/2026).
Metode proyeksi tersebut diaplikasikan guna mengukur kerentanan struktur ketenagakerjaan formal Indonesia yang tercatat tumbuh melambat sepanjang periode lima tahun terakhir.
"Kami menggunakan Tabel Input-Output tahun 2020 yang dirilis oleh BPS untuk mengestimasi potensi penurunan serapan tenaga kerja di tengah kenaikan biaya impor bahan baku yang tengah dihadapi oleh perusahaan manufaktur," jelas CORE.
Apabila eskalasi geopolitik terus berlanjut, operasional pabrik terancam terganggu oleh hambatan logistik internasional dan lonjakan harga komoditas energi.
"Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2 - 3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku. Nilai tukar terus merosot melebihi Rp 17.400," sambungnya.
Dalam skenario moderat, industri diproyeksikan memotong output operasional sebesar 0,1 persen, sedangkan skenario terburuk dapat menekan produktivitas lebih dalam.
"Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5% ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0.15%, sementara perusahaan manufaktur dengan kenaikan harga input produksi di bawah 1,5%, outputnya diperkiraakan akan terpangkas 0,01% sebagaimana skenario sedang," bebernya.
Pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dinilai mempertegas rapuhnya daya serap pasar kerja formal terhadap pencari kerja baru di dalam negeri.
"Implikasi adanya potensi tambahan jumlah PHK ini adalah naiknya jumlah angkatan kerja yang menganggur dan/atau naiknya tenaga kerja di sektor informal, yang per Februari 2026 sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau kurang lebih 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia," terang publikasi tersebut.
Penurunan tajam serapan tenaga kerja baru pada awal tahun ini mengindikasikan masalah struktural pasar tenaga kerja domestik yang sudah berlangsung lama.
"Faktor eksternal memang menjadi pemantik utama, tetapi data ini juga menunjukkan pasar tenaga kerja di Indonesia telah rapuh sejak lebih dari satu dekade terakhir," tutup CORE.
Di lapangan, dampak nyata krisis akibat tensi geopolitik global salah satunya menimpa produsen peralatan elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya secara permanen.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengonfirmasi penutupan tersebut berakibat langsung pada pemutusan hubungan kerja massal dan meminta langkah taktis pemerintah untuk menghentikan perluasan krisis ke industri padat karya lain.
“Bahkan, perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja,” ujar Said Iqbal, sembari menambahkan bahwa sekitar 9.000 pekerja di hampir 10 perusahaan kini berada dalam ancaman kehilangan pekerjaan apabila situasi tidak segera ditangani pemerintah.
Dari sisi pelaku usaha, Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira, memaparkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia berimbas langsung pada margin laba industri berbasis impor.
“Rupiah bahkan sempat bergerak di kisaran Rp17.700–Rp17.800 per dolar AS, sementara harga minyak global masih sangat volatil karena isu Selat Hormuz,” kata Anggawira kepada Tirto, Kamis (28/5/2026).
Langkah efisiensi bertahap seperti pemangkasan jam kerja lembur terpaksa dipertimbangkan pengusaha sebelum mengambil keputusan rasionalisasi karyawan.
“Jadi, potensi lonjakan PHK ada, terutama bila konflik berkepanjangan dan rupiah mendekati atau menembus level psikologis Rp18.000,” ujar Anggawira, sembari menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil perusahaan dalam melakukan efisiensi usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menilai beban operasional manufaktur kian berat karena tingginya ketergantungan bahan baku impor di tengah kontraksi indeks manufaktur nasional.
“Dengan kata lain, saat ini pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan,” ujar Shinta kepada Tirto, Kamis (28/5/2026).
Penurunan kinerja industri ini tercermin dari Purchasing Managers' Index manufaktur Indonesia yang berada di bawah ambang batas ekspansi sejak pertengahan tahun lalu.
“Apalagi pelemahan rupiah saat ini jauh lebih dalam dibandingkan posisi pada kuartal pertama tahun ini ketika sebagian (10 subsektor) manufaktur tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan empat subsektor manufaktur di antaranya mengalami kontraksi,” kata dia.
Pelaku usaha saat ini fokus mengoptimalkan instrumen mitigasi risiko seperti lindung nilai dan substitusi bahan baku lokal untuk mempertahankan utilisasi pabrik.
“Fokus utama saat ini adalah menjaga business continuity sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah tekanan biaya yang meningkat,” ujar Shinta.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institutions, Ronny P. Sasmita, berpendapat kelemahan daya beli domestik dan biaya produksi tinggi menjadi faktor kerentanan utama yang mendahului konflik geopolitik tersebut.
“Jadi konflik ini hanya sebagai faktor pemicu tambahan yang memperberat kondisi yang sebelumnya sudah rentan,” kata Ronny, dikutip Jumat (28/5/2026).
