Biaya hidup masyarakat diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan pada semester kedua tahun 2026 akibat dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meskipun saat ini tekanannya belum sepenuhnya terasa, risiko kenaikan harga barang konsumsi mulai membayangi sektor domestik.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih berupaya meredam dampak langsung ke masyarakat kecil dengan mempertahankan harga BBM subsidi. Namun, kenaikan harga sudah mulai terlihat pada sektor logistik.
"Pemerintah memang masih menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar agar tidak naik, sehingga tekanan langsung ke masyarakat bawah sementara bisa diredam. Tetapi kenaikan mulai terjadi pada BBM nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang banyak dipakai sektor logistik dan transportasi barang," ujar Yusuf dikutip dari Money.
Kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi ini secara perlahan akan meningkatkan biaya distribusi barang di berbagai wilayah. Kondisi tersebut pada akhirnya bakal mendorong para pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual produk mereka kepada konsumen akhir di pasar.
"Jadi walaupun masyarakat tidak membeli BBM nonsubsidi secara langsung, mereka tetap terkena dampaknya lewat kenaikan harga sembako dan ongkos transportasi," katanya.
Selain faktor energi, ketergantungan Indonesia pada komoditas impor juga menjadi titik lemah yang memperberat beban biaya hidup. Sejumlah bahan pangan strategis seperti gandum, kedelai, gula, hingga bahan baku pakan ternak masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
Yusuf menilai pelemahan rupiah secara otomatis akan melambungkan biaya impor komoditas tersebut. Dampak ini biasanya muncul di tingkat konsumen dengan jeda waktu tertentu setelah nilai tukar mengalami tekanan hebat.
"Produk seperti tahu, tempe, telur, ayam, hingga roti biasanya mulai mengalami kenaikan bertahap beberapa bulan setelah kurs tertekan," ujar dia.
Menurut analisisnya, efek depresiasi rupiah terhadap angka inflasi memang tidak langsung terlihat secara instan. Masyarakat biasanya baru akan merasakan dampak nyata dari kenaikan biaya impor dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan ke depan.
"Karena itu, tekanan terhadap biaya hidup kemungkinan justru lebih terasa pada semester kedua 2026," kata Yusuf.
Situasi ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi kelas menengah di Indonesia yang pendapatannya cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi dapat memaksa masyarakat melakukan efisiensi pada pos pengeluaran lainnya.
"Ketika harga kebutuhan pokok dan transportasi naik, yang sering dikorbankan adalah tabungan, kesehatan, atau pengeluaran pendidikan tambahan," ujarnya.
Dalam jangka panjang, penurunan daya beli dan pengalihan dana tabungan ini berisiko memperlemah konsumsi rumah tangga secara nasional. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Yusuf memperingatkan adanya risiko kombinasi antara kenaikan harga barang dan penurunan daya beli yang terjadi secara bersamaan. Meskipun Indonesia belum berada dalam kondisi stagflasi, tekanan ekonomi saat ini dianggap lebih berat dari biasanya.
"Indonesia memang belum masuk ke situasi stagflasi, tetapi kombinasi rupiah lemah, harga energi global tinggi, dan ketergantungan impor pangan membuat tekanan terhadap biaya hidup menjadi lebih berat dibanding biasanya," kata dia.
Guna menghadapi tantangan ini, Yusuf memandang stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi prioritas utama jangka pendek. Kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dinilai sudah tepat untuk memperkuat pasokan devisa nasional.
Bank Indonesia diharapkan tetap proaktif dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing guna meredam volatilitas yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah pusat diminta memperkuat instrumen bantuan sosial serta melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga pangan.
Kendati demikian, Yusuf menegaskan bahwa akar masalah ekonomi nasional terletak pada ketergantungan terhadap struktur impor yang masih sangat tinggi. Kemandirian pada sektor pangan, energi, dan bahan baku industri menjadi kunci agar ekonomi tidak mudah goyah oleh fluktuasi kurs.
"Selama Indonesia masih bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri, setiap pelemahan rupiah akan terus diterjemahkan menjadi tekanan biaya hidup," kata Yusuf.
