Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menekan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan pada Senin (18/5/2026). Lonjakan harga barang konsumsi dan biaya produksi pertanian menjadi pemicu utama merosotnya daya beli petani kecil yang bergantung pada bahan baku impor.
Kondisi beban ekonomi yang dialami masyarakat pedesaan tersebut dikonfirmasi oleh Serikat Petani Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, kenaikan signifikan terjadi pada komoditas pupuk non-subsidi, obat-obatan, hingga suku cadang alat mekanisasi pertanian.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menjelaskan bahwa kelompok petani kecil menjadi pihak yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi makro ini.
"Mengatakan bahwa masyarakat desa tidak terdampak pelemahan rupiah adalah kurang tepat. Justru masyarakat pedesaan, khususnya petani kecil, adalah kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi," kata Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
Kenaikan harga sarana produksi pertanian yang dipicu oleh inflasi barang pokok berimbas langsung pada berkurangnya pendapatan bersih yang diterima oleh para petani.
"Ketika rupiah melemah dan memicu inflasi barang-barang pokok serta sarana produksi pertanian, daya beli masyarakat desa langsung merosot tajam. Jadi, meskipun tidak memegang lembaran dolar, kantong masyarakat desa tetap tertekan (dampak) oleh efek domino dari penguatan dolar tersebut," lanjut Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
Ketergantungan pertanian domestik terhadap bahan baku impor menjadi penyebab utama harga komoditas pendukung operasional petani mengalami kenaikan di pasar.
"Pelemahnya rupiah secara langsung mengerek kenaikan harga pupuk non-subsidi, bahan aktif pestisida atau obat-obatan, hingga suku cadang mesin pertanian seperti traktor dan mesin giling," ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
Kenaikan harga pupuk urea non-subsidi tercatat menembus angka Rp 580.000 dari sebelumnya Rp 380.000 per sak ukuran 50 kilogram, sementara pupuk NPK Mutiara melonjak menjadi Rp 800.000 per sak. Komponen pestisida rata-rata naik 30 persen dan suku cadang mesin penggiling maupun traktor merangkak naik hingga 40 persen.
Situasi pelik dihadapi petani karena kenaikan biaya modal ini tidak diiringi dengan stabilitas harga jual hasil panen padi atau palawija yang sering kali jatuh di pasar.
"Ketika biaya modal melonjak tinggi, namun harga jual panen di tingkat petani cenderung stagnan atau fluktuatif, petani terpaksa mengurangi penggunaan input, misalnya takaran pupuk atau frekuensi penyemprotan hama. Hal ini pada akhirnya berpotensi menurunkan produktivitas hasil panen secara nasional," papar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
Guna mengatasi tingginya modal operasional, sebagian petani kini mulai mengadopsi metode agroekologi secara mandiri melalui pembuatan pupuk organik serta penggunaan benih lokal.
Kendati demikian, intervensi pemerintah dalam bentuk pemberian insentif dan stabilisasi harga komponen pertanian dinilai mendesak demi menjaga ketahanan pangan nasional.
"Di lapangan, petani saat ini menghadapi situasi yang berat. Di satu sisi, kami dihadapkan pada faktor alam seperti anomali cuaca akibat dampak El Niño yang mengganggu pola tanam, dan di sisi lain dihantam kenaikan harga sarana produksi pertanian akibat depresiasi rupiah," terang Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
