Depresiasi nilai tukar rupiah dinilai mulai memicu dampak rambatan yang serius terhadap perekonomian domestik, seperti dilansir dari Nasional.
Ketergantungan industri nasional yang tinggi terhadap bahan baku impor berpotensi mendorong kenaikan harga di berbagai sektor ekonomi sekaligus memperluas tingkat inflasi.
Associate Professor Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Sahara, menilai bahwa tingginya kandungan impor pada industri dalam negeri menjadi titik rawan yang utama.
Menurut dia, sebagian besar industri manufaktur di dalam negeri hingga kini masih bergantung pada barang setengah jadi impor atau intermediate goods.
"Ketika biaya impor naik akibat pelemahan rupiah, kenaikan tersebut akan diteruskan ke sektor hilir melalui rantai pasok nasional," ujar Sahara.
Sahara memaparkan bahwa intensitas impor pada komoditas tepung terigu, pati, dan produk pati kini mencapai 63 persen.
Sementara itu, sektor barang logam memiliki intensitas impor sebesar 29 persen, serta industri manufaktur, plastik, karet, dan serat buatan berada di angka 23 persen.
Melalui simulasi CORE Indonesia, kombinasi dari depresiasi rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi diproyeksikan mendorong kenaikan harga pada 185 sektor ekonomi.
Sektor konstruksi diperkirakan mengalami kenaikan harga hingga 3,56 persen, sektor penyediaan makanan dan minuman naik 3,47 persen, serta industri pakaian jadi berpotensi meningkat 3,35 persen.
Walau persentase kenaikan terlihat terbatas, Sahara mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap inflasi berisiko memperburuk kondisi pasar.
Pelaku usaha dinilai memiliki kecenderungan untuk menaikkan harga lebih tinggi daripada kenaikan biaya riil yang terjadi di lapangan.
Guna meredam dampak tersebut, Sahara meminta pemerintah segera memperkuat ketahanan industri domestik lewat substitusi impor, menjaga stabilitas kurs, mempercepat diversifikasi energi, dan memastikan efisiensi distribusi pangan.Meski begitu, hingga saat ini pemerintah terpantau belum menyiapkan kebijakan khusus untuk merespons pelemahan mata uang garuda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah sekarang masih memantau perkembangan yang terjadi di pasar global.
"Nanti kami pantau saja dulu, karena memang berbagai mata uang juga lemah akibat harga minyak masih terlalu tinggi," ujar Airlangga, Senin (18/5).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga fundamental ekonomi nasional.
Langkah tersebut diambil agar tekanan pasar global serta fenomena arus keluar modal asing tidak mengganggu aktivitas ekonomi di dalam negeri.
"Mulai hari ini kami masuk ke pasar obligasi dengan lebih signifikan lagi," katanya.
Di tengah tekanan kurs yang terjadi, Bank Indonesia (BI) memberi sinyal adanya perubahan arah kebijakan moneter pada tahun 2026.
Bank sentral diperkirakan bakal lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi nasional ketimbang dorongan pertumbuhan, termasuk membuka peluang menaikkan suku bunga acuan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa keputusan menaikkan suku bunga diperlukan demi menahan arus modal keluar sekaligus menjaga daya tarik aset domestik.
"Kalau suku bunga dalam negeri tidak naik, ya outflow. Tapi kalau tidak mau outflow, suku bunga domestik harus naik," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
Sebelumnya, BI telah menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hampir 100 basis poin untuk menarik dana asing ke pasar keuangan.
Kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil dengan masuknya aliran modal asing sekitar Rp75 triliun sepanjang April hingga Mei 2026.
Selain itu, BI memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi dengan memangkas batas pembelian dari US$ 50.000 menjadi US$ 25.000 mulai Juni 2026.
BI tetap optimis nilai tukar rupiah akan menguat pada semester II-2026 setelah permintaan devisa musiman mereda.
Bank sentral mempertahankan proyeksi rata-rata kurs rupiah tahun 2026 sesuai asumsi makro APBN pada kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar AS, dengan rata-rata Rp16.500 per dolar AS.
