Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha serta investor. Lonjakan mata uang asing ini tidak hanya menaikkan biaya produksi industri, tetapi juga berisiko mendorong hengkangnya modal asing sekaligus menahan ekspansi bisnis yang berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa koreksi mata uang garuda ini menjadi indikator adanya tekanan besar pada makroekonomi domestik, seperti dikutip dari Money.
“Pelemahan rupiah itu mengirim sinyal bahwa kondisi makroekonomi sedang penuh tantangan. Semakin melemah nilai tukar, pelaku usaha juga mulai khawatir terhadap kenaikan biaya impor bahan baku, impor mesin industri, sampai biaya logistik,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Senin (18/5/2026).
Situasi tersebut dinilai membuat para penanam modal makin berhati-hati dalam menempatkan dana di Indonesia, khususnya untuk proyek jangka panjang berupa pembangunan pabrik maupun perluasan industri. Bhima menjelaskan, depresiasi kurs ini ikut mendongkrak biaya investasi akibat munculnya risiko tambahan atau risk premium yang harus ditanggung.
“Investor jadi mempertimbangkan ulang untuk masuk ke Indonesia karena biaya investasinya lebih mahal. Risiko kurs meningkat, bunga obligasi lebih tinggi, dan biaya pinjaman perbankan juga berpotensi naik,” katanya.
Fluktuasi nilai tukar yang terus bergejolak di pasar dinilai menghilangkan kepastian bagi pelaku usaha dalam merancang strategi jangka panjang. Akibatnya, pemodal dengan horizon investasi lima hingga sepuluh tahun kini cenderung beralih ke strategi jangka pendek untuk menghindari ketidakstabilan ekonomi.
“Kalau kondisi kurs terus berubah-ubah seperti sekarang, rencana bisnis investor juga ikut berubah. Akibatnya ada potensi capital flight, investor yang tadinya mau masuk akhirnya batal, sementara industri yang sudah ada bisa menunda ekspansi atau bahkan relokasi,” ucap Bhima.
Dampak lain dari pelemahan nilai tukar ini adalah potensi penurunan daya beli masyarakat karena adanya bayang-bayang inflasi dalam beberapa bulan ke depan.
“Pelaku usaha pasti melihat pelemahan kurs akan memengaruhi daya beli dan inflasi, sehingga mereka mulai merombak strategi bisnisnya di Indonesia,” katanya.
Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan mitigasi guna menahan kejatuhan mata uang domestik agar tidak semakin dalam. Bhima bahkan memproyeksikan kurs berpotensi melampaui level tertentu jika tren penurunan terus berlanjut tanpa adanya intervensi efektif.
“Kalau hari ini kurs sekitar Rp 17.600 dan pelemahannya rata-rata 0,5 persen per hari, maka pada 9 Juni 2026 rupiah bisa tembus di atas Rp 20.000 per dollar AS,” ujar dia.
Meskipun tekanan eksternal global menjadi pemicu utama, faktor fundamental ekonomi dalam negeri serta pola komunikasi pemerintah dianggap ikut memengaruhi cara pandang investor terhadap pasar domestik.
“Siapa yang mau berinvestasi dalam kondisi ekonomi yang dianggap shaky atau sangat fluktuatif seperti sekarang?” kata Bhima.
Selain menghambat masuknya modal baru, penurunan kurs ini juga menyulitkan korporasi dalam mengakses pembiayaan yang kini menjadi lebih mahal. Perusahaan yang berniat melakukan penggalangan dana lewat penerbitan saham di pasar modal pun harus menghadapi tantangan akibat koreksi di bursa saham.
“Jalur yang paling terasa dampaknya adalah pembiayaan. Jadi lebih mahal dan lebih sulit. Kalaupun perusahaan tetap ekspansi, mereka harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi,” tuturnya.
Langkah antisipasi cepat sangat dibutuhkan agar aktivitas industri nasional tidak semakin tertekan dan terhindar dari perluasan gelombang PHK di berbagai sektor usaha.
“Sebenarnya jalur yang paling terasa adalah pembiayaannya, jadi lebih mahal jadi lebih sulit sehingga walaupun melakukan ekspansi mereka harus membayar dengan harga lebih mahal,” tegas Bhima.
Ketika nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.667 per dollar AS pada Senin (18/5/2026), kecemasan sektor usaha kian nyata karena langsung memukul operasional industri padat karya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menyampaikan bahwa industri manufaktur menjadi sektor yang paling terpukul karena ketergantungan yang tinggi pada komponen impor.
“Sekitar 70 persen bahan baku sektor manufaktur masih impor. Dalam setahun terakhir rupiah juga sudah terdepresiasi lebih dari 7 persen dan itu langsung memukul biaya produksi,” ujar Bob Senin (18/5/2026).
Beban dunia usaha saat ini kian berlapis akibat hambatan rantai pasok global, kenaikan tarif logistik, hingga eskalasi konflik geopolitik di tingkat internasional. Pengusaha berada di posisi pelik karena lonjakan biaya operasional tidak bisa langsung dibebankan pada harga jual produk di tengah lesunya daya beli.
“Dunia usaha sekarang dipaksa melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas semaksimal mungkin karena kenaikan biaya sudah dua digit, sementara harga jual tidak bisa dinaikkan sembarangan,” ucap dia.
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja
Karakteristik industri manufaktur yang bersifat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja membuatnya menjadi sektor yang paling rentan terhadap efisiensi pegawai. Namun, dunia usaha diklaim telah merancang langkah mitigasi risiko ini sejak beberapa tahun lalu saat perlambatan ekonomi global mulai membayangi.
“Situasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak dua atau tiga tahun lalu. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai mempersiapkan langkah efisiensi sejak lama,” katanya.
Bob menilai kebijakan pengurangan tenaga kerja sebaiknya dipandang sebagai upaya rasionalisasi agar perusahaan bisa bertahan dan terhindar dari kerugian yang lebih masif.
“Yang lebih penting adalah bagaimana pekerja yang terkena PHK bisa cepat mendapatkan pekerjaan baru. Itu bentuk perlindungan terbaik,” ujar dia.
Sektor manufaktur memerlukan perhatian lebih dari pemerintah mengingat besarnya efek berganda yang dihasilkan terhadap stabilitas ekonomi nasional dan penyerapan lapangan kerja.
Optimalisasi Efisiensi Operasional
Perusahaan sebenarnya masih memiliki ruang untuk melakukan penghematan biaya tanpa harus langsung memangkas jumlah karyawan. Salah satu fokus perbaikan adalah tingginya biaya logistik domestik yang mencapai 26 persen dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata negara tetangga di ASEAN yang berada di angka 10 persen. Tingkat cacat produksi yang tinggi di beberapa pabrik juga menjadi pemicu membengkaknya beban operasional.
“Perbaikan produktivitas, efisiensi logistik, penguatan arus kas, sampai penurunan biaya energi menjadi faktor penting supaya dunia usaha tetap bisa bertahan,” katanya.
Komunikasi yang intensif antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja juga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi tidak memicu ketegangan industrial.
“Kalau pengusaha dan buruh bisa duduk bersama mencari solusi, situasi sulit seperti sekarang akan lebih mudah dihadapi,” tutur Bob.
Pelaku usaha berharap pergerakan rupiah saat ini telah mencapai titik terendah sebelum nantinya bergerak menguat seiring meredanya ketegangan geopolitik global.
“Kita berharap ini sudah menjadi bottom line. Kalau situasi global mulai pulih dan arus modal kembali masuk, Indonesia harus sudah siap dengan kebijakan yang pro investasi dan mendukung penciptaan lapangan kerja,” tegas Bob.
Indikator Resiliensi Ekonomi Nasional
Pada penutupan perdagangan di pasar spot Senin (18/5/2026), mata uang rupiah mendarat di level Rp 17.668 per dollar AS. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hampir 5 persen pada sesi pertama sebelum akhirnya bangkit di sesi kedua dan ditutup melemah 124,08 poin ke posisi 6.599,24.
Di balik tekanan pasar keuangan, fundamental ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen (yoy) pada kuartal I 2026. Angka tersebut berada di atas ekspektasi pasar dan menjadi torehan tertinggi dalam 13 triwulan terakhir, ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik selama Ramadhan dan Lebaran serta realisasi belanja pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ini mencerminkan daya tahan ekonomi yang solid di tengah ketidakpastian global, bahkan memimpin di antara kelompok negara G-20.
“Tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G-20 tertinggi. Jadi kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika,” kata Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) lalu.
