Kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Tekanan terhadap mata uang domestik ini diprediksi berdampak langsung pada lonjakan biaya hidup hingga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja.
Dikutip dari Nasional, dampak depresiasi ini diperkirakan merembet ke berbagai sektor karena banyak kebutuhan pokok yang masih mengandalkan komponen impor. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi situasi ini.
Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa masyarakat secara tidak langsung akan merasakan dampak dari kenaikan biaya produksi berbasis dolar AS. Sektor-sektor krusial seperti pangan, energi, dan kesehatan sangat bergantung pada bahan baku luar negeri.
"Pangan dan energi menjadi komponen yang paling sensitif terhadap depresiasi kurs," ujar Yusuf, Minggu (17/5/2026).
Yusuf memaparkan bahwa komoditas pupuk urea dan NPK, pakan ternak yang berbasis jagung serta bungkil kedelai, hingga bahan aktif obat-obatan masih harus diimpor. Situasi tersebut memperbesar risiko kenaikan inflasi dalam beberapa kuartal ke depan.
Berdasarkan hitungan Core, penurunan nilai tukar rupiah sebesar 10% berpotensi mendongkrak inflasi hingga 1,5 sampai 2,5 poin persentase. Tekanan ini akan sangat membebani rumah tangga miskin di kawasan pedesaan yang mayoritas anggarannya habis untuk pangan dan energi.
Yusuf juga memperingatkan bahwa kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan bisa kehilangan daya beli riil sekitar 3% sampai 5% dalam waktu singkat jika depresiasi rupiah tidak segera diredam.
Di sisi lain, risiko pembubaran ikatan kerja atau PHK massal membayangi industri domestik jika kondisi perekonomian global terus memburuk. Pemerintah diminta segera merumuskan langkah penyelamatan jaring pengaman ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya respons cepat dari pengambil kebijakan. Stimulus ekonomi dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pasar.
Bhima meminta pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi lebih dini. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan stimulus ekonomi serta komunikasi publik yang lebih realistis untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Langkah penyelamatan mata uang ini juga mendapat perhatian ketat dari parlemen. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta otoritas moneter dan fiskal bersinergi melakukan langkah mitigasi yang agresif.
Misbakhun mendorong Bank Indonesia untuk mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing. Langkah intervensi tersebut perlu menyasar pasar spot, domestic non-deliverable forward, hingga pasar surat berharga negara secara terukur.
Selain intervensi pasar, DPR mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan aliran devisa hasil ekspor. Pasokan dolar AS di dalam negeri harus dipastikan aman untuk menahan tekanan dari sentimen global.
Kementerian Keuangan juga diharapkan segera merombak skenario dalam APBN demi mengamankan sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja serta menjaga stabilitas harga pangan nasional.
"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke masyarakat," tegas Misbakhun.
