Nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh kisaran Rp17.600 per dollar AS mulai memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Fenomena ini memicu lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan rumah tangga saat ini.
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menjelaskan bahwa kondisi ini didorong oleh imported inflation. Tekanan inflasi tersebut berasal dari kenaikan biaya impor pada sektor pangan, energi, serta bahan baku industri yang dikutip dari Money.
Pelemahan mata uang garuda ini memaksa masyarakat merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan barang dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu. Hal ini menciptakan tantangan berat bagi stabilitas ekonomi keluarga di berbagai lapisan.
"Kalau kenaikan upah rata-rata hanya sekitar 3 persen sampai 4 persen, sementara inflasi kebutuhan pokok bisa naik 5 persen sampai 7 persen akibat efek kurs, maka daya beli riil masyarakat akan turun," ujar Rahma.
Sektor pangan berbasis impor seperti gandum dan kedelai menjadi komoditas yang paling awal terdampak. Situasi tersebut berpotensi menaikkan harga produk olahan secara bertahap, mulai dari mi instan, roti, hingga tahu dan tempe.
Bagi masyarakat kelas bawah, kenaikan harga tahu dan tempe menjadi isu sensitif karena merupakan sumber protein utama yang terjangkau. Sementara itu, kelompok kelas menengah mulai terbebani oleh kenaikan harga makanan olahan dan biaya transportasi.
Rahma juga menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang memicu efek domino pada biaya distribusi. Peningkatan ongkos logistik ini secara otomatis mendorong kenaikan harga barang di pasar, termasuk komoditas lokal.
"Sayur-mayur lokal pun bisa naik meski bukan barang impor karena biaya transportasinya lebih mahal," kata Rahma.
Kelompok kelas menengah dinilai sebagai pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan jaminan bantuan sosial dari pemerintah. Mereka terpaksa menghadapi tekanan biaya hidup secara mandiri dengan melakukan berbagai penyesuaian keuangan.
Beberapa langkah yang diambil rumah tangga meliputi pengurangan tabungan hingga menunda pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan tambahan. Strategi ini dilakukan demi memastikan pengeluaran bulanan tetap dalam batas aman di tengah ketidakpastian ekonomi.
Risiko ekonomi diprediksi akan semakin besar jika rupiah terus terdepresiasi hingga mendekati level Rp18.000 per dollar AS. Kondisi ini diperparah dengan tingginya harga minyak dunia yang dapat membebani subsidi energi pemerintah.
Jika rupiah tidak segera stabil, pemerintah mungkin perlu melakukan penyesuaian harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Langkah tersebut dikhawatirkan akan semakin memperburuk tekanan inflasi di tingkat konsumen akhir.
"Kalau harga pangan dan energi tidak terkendali, risiko penurunan kelas ekonomi dari menengah ke bawah akan sangat besar," ujar Rahma.
Inflasi tahun ini diproyeksikan dapat menembus level 4,5 persen hingga 4,8 persen, melampaui target yang ditetapkan Bank Indonesia. Angka ini mencerminkan perlunya langkah antisipasi cepat untuk melindungi konsumsi domestik.
Rahma meminta pemerintah untuk memprioritaskan stabilitas harga pangan dan energi secara nasional. Upaya tersebut sangat krusial agar tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak semakin dalam dan memicu ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas.
