Pemerintah Indonesia resmi mempercepat proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di enam wilayah aglomerasi melalui penandatanganan kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, enam wilayah yang masuk dalam tahap ini meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, dan Bogor Raya 2. Penandatanganan perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi penumpukan limbah di daerah tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada daerah-daerah yang sudah berada dalam status darurat sampah. Kelompok pertama ini mencakup wilayah dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.
"Yang kita bahas hari ini itu yang kategori darurat, yang open dumping, yang sudah numpuk-numpuk, sudah dikategorikan darurat," kata Zulhas dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemda dengan Danantara, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Realisasi proyek ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden guna memastikan Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara maju melalui penyelesaian masalah lingkungan fundamental.
"Dalam rangka mempercepat perintah Bapak Presiden, beliau mengatakan tidak mungkin kita akan jadi negara yang maju kalau sampah saja kita tidak bisa selesaikan," ucapnya.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 25 unit pembangkit listrik tenaga sampah yang tersebar di 62 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Proyek ambisius ini ditargetkan beroperasi secara penuh pada Mei 2028.
"Dalam 3 tahun ke depan, harus kita selesaikan 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten kota, yang darurat yang (jumlah sampah tertampung) di atas 1.000 ton (per hari)," ujar Zulhas.
Pemerintah menetapkan jadwal ketat dengan alokasi waktu enam bulan untuk proses administrasi dan dua tahun untuk masa konstruksi fisik pembangkit di setiap lokasi.
"Kita akan selesaikan prosesnya 6 bulan administrasi, pembangunan 2 tahun. Sehingga 2027 separuh selesai, 2028 bulan Mei InsyaAllah semuanya selesai," katanya lagi.
Dari sisi pendanaan, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa estimasi total investasi yang dibutuhkan untuk seluruh proyek ini mencapai angka US$ 5 miliar.
"Jadi total itu kan total proyek itu US$ 5 miliar untuk semuanya, per proyek itu kurang lebih US$ 150 juta atau hampir Rp 2,7 triliun ya," kata Pandu saat ditemui usai acara penandatanganan.
Pembiayaan proyek ini tidak hanya mengandalkan anggaran negara atau pemerintah daerah, melainkan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan melibatkan sektor swasta.
"Kan ada kontraktor juga, ada investor lain yang masuk. Jadi mereka kan, kita memilih sesuai dengan teknologi yang terbaik. Jadi kita akan buka yang tahap kedua, kita akan buka sebentar lagi, itu ya kita akan mencari partner-partner yang terbaik. Sudah hampir 100 lebih kok yang mendaftar," jelasnya.
