Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia menyusul adanya temuan indikasi praktik under-invoicing dan transfer pricing pada ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Langkah strategis ini diambil demi memulihkan kerugian besar pada potensi penerimaan negara, dilansir dari Money.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi persoalan tersebut telah menjadi pembahasan berulang kali oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lingkup internal pemerintahan. Investigasi lanjutan dilakukan setelah adanya arahan untuk melacak manipulasi harga jual di pasar internasional.
“Bapak Presiden kan cerita under-invoicing. Ini bukan pertama beliau menceritakan itu di rapat kabinet,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan pada Rabu (20/5/2026).
Kementerian Keuangan merespons isu ini lewat penelusuran data ekspor-impor pada National Single Window (NSW) serta pengerahan tim khusus berbasis kecerdasan buatan (AI). Pemeriksaan sampel acak terhadap pengapalan minyak sawit mentah (CPO) dari sepuluh perusahaan memperlihatkan modus pengalihan dokumen melalui Singapura.
“Kapalnya langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Berdasarkan pencocokan data sekunder komoditas yang tiba di Amerika Serikat, nilai jual di negara tujuan terdeteksi melambung hingga dua kali lipat dibanding nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia. Kondisi ini membuat negara kehilangan hak pendapatan dari sektor pajak yang masif.
“Kapalnya sama, volumenya sama, tapi price-nya beda,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Modus operandi serupa berupa transfer pricing antarperusahaan terafiliasi juga ditemukan pada jalur ekspor batu bara menuju India. Pola tersebut menekan pencatatan laba operasional domestik hingga memicu laporan kerugian buatan pada struktur pajak penghasilan badan.
“Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kehadiran BUMN khusus ekspor yang baru dibentuk ini ditargetkan mampu memotong celah manipulasi perdagangan pada komoditas strategis nasional. Sistem pengawasan baru akan dipusatkan guna menjamin seluruh aktivitas perdagangan berjalan sesuai regulasi baku.
“Lembaga yang ditelepon Pak Presiden nanti itu menghilangkan secara struktural potensi tadi,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
