Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu masuk ekspor sumber daya alam nasional diyakini bakal mendongkrak devisa negara. Langkah ini menjadi strategi baru untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor komoditas.
Dilansir dari Medcom, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan, keberadaan entitas ini mempermudah pengawasan ekspor. Pemerintah dapat memantau penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara lebih akurat.
“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” kata Esther dalam keteranganya.
Sebagai sebuah wadah tunggal yang masif, institusi ini diproyeksikan memiliki daya tawar tinggi di kancah internasional. Posisi Indonesia dinilai akan semakin kuat dalam mengendalikan volume sekaligus menentukan harga jual di pasar global.
Dampak positif lain dari integrasi ini adalah jaminan pasokan komoditas untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah satu pintu tersebut sekaligus berfungsi menjaga stabilitas harga serta mengantisipasi terjadinya kelangkaan barang di masyarakat.
“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” ujar Esther.
Kendati demikian, aspek transparansi dalam pengelolaan perusahaan wajib dijalankan guna meraih kepercayaan publik. Tata kelola yang bersih menjadi syarat mutlak agar kebijakan ekspor satu pintu ini tetap memberikan keuntungan bagi para produsen lokal.
“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” Esther menambahkan.
Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa pendirian entitas baru ini bertujuan meningkatkan keterbukaan transaksi ekspor. Pembentukan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas alam.
"Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.
