Penyaluran pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Kredit Desa (BKD) Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan sebesar 28,2 persen secara tahunan pada Maret 2026 akibat gejolak ketidakpastian ekonomi.
Kinerja tersebut menunjukkan kontraksi signifikan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan, Hary Budhi Murdiyanto, mengungkapkan bahwa fenomena ini dipicu oleh perubahan perilaku nasabah.
Hary menjelaskan bahwa banyak nasabah dengan rekam jejak performa yang baik kini justru memilih untuk menghentikan aktivitas pinjaman. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung menunda pengajuan pembiayaan baru di tengah kondisi pasar saat ini.
"Sebab, ada sikap kehati-hatian juga dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tempat kami," katanya kepada Kontan, Jumat (15/5/2026).
Manajemen LKM BKD Kabupaten Pekalongan juga memperketat standar penyaluran modal untuk merespons kondisi pasar yang belum stabil. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi risiko internal lembaga dalam menghadapi dinamika ekonomi makro.
Penerapan prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama pihak manajemen guna menjaga kualitas aset dan keberlangsungan operasional lembaga. Hary menyampaikan harapannya agar situasi ekonomi segera stabil demi mendorong kembali kinerja pembiayaan di wilayah tersebut.
"Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya gagal bayar dari nasabah," ucap Hary.
Secara umum, tren penurunan ini selaras dengan kondisi industri secara nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan penyaluran pinjaman industri LKM per Maret 2026 mencapai Rp 1 triliun.
Angka nasional tersebut mencatatkan kontraksi sebesar 5,66 persen dibandingkan posisi Maret 2025. Pada periode tahun lalu, total penyaluran pinjaman industri LKM diketahui masih berada di angka Rp 1,06 triliun.
