Pemerintah berencana mengaktifkan kembali instrumen Bond Stabilization Fund (BSF) guna memitigasi tingginya volatilitas pasar global serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dilansir dari Money, kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas pasar obligasi domestik agar tetap kondusif bagi investor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana stabilisasi ini disiapkan secara khusus untuk melakukan pembelian kembali atau buyback terhadap Surat Berharga Negara (SBN). Langkah intervensi tersebut akan dilakukan pemerintah apabila tingkat imbal hasil atau yield mengalami kenaikan yang dinilai terlalu tajam.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebutkan bahwa skema BSF merupakan bagian dari protokol lama yang telah disiapkan otoritas fiskal. Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk peningkatan dari upaya penempatan dana pemerintah di perbankan pelat merah sebelumnya.
“Langkah yang kita lihat sekarang lebih merupakan eskalasi dari upaya yang sebelumnya sudah dimulai lewat penempatan dana pemerintah ke perbankan BUMN untuk membantu penyerapan SBN,” ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia kepada Kontan, Jumat (8/5/2026).
Penggunaan BSF dinilai cukup efektif dalam meredam kepanikan pasar dalam kurun waktu yang singkat. Keberadaan instrumen ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi pasar obligasi untuk menyeimbangkan diri kembali dan mencegah terjadinya aksi jual massal yang tidak terkendali.
“Dalam konteks sekarang, pasar tidak hanya khawatir soal likuiditas, tetapi juga soal risiko fiskal, beban bunga utang, dan konsistensi kebijakan. Jadi BSF lebih tepat dipandang sebagai alat membeli waktu, bukan solusi permanen,” tegas Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
Yusuf memproyeksikan efektivitas instrumen ini hanya akan bertahan selama beberapa bulan mendatang sebelum pasar kembali menguji level yield berdasarkan risiko fundamental nasional. Terdapat kekhawatiran mengenai munculnya distorsi harga jika pembelian SBN oleh institusi dalam negeri tidak berjalan sesuai mekanisme pasar murni.
“Tanpa strategi keluar yang jelas, BSF berisiko hanya membuat pasar lebih bergantung pada dukungan domestik,” kata Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
Kondisi fiskal saat ini juga menjadi sorotan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah mengalami tekanan akibat defisit yang melebar. Yusuf memandang perlunya kewaspadaan terhadap penggunaan likuiditas yang berkelanjutan untuk stabilisasi pasar karena berisiko membebani ruang fiskal pemerintah.
“Di sini muncul paradoksnya, pemerintah bisa saja harus menambah utang untuk menjaga stabilitas pasar utang itu sendiri,” imbuh Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dipandang menjadi kunci krusial dalam keberhasilan implementasi BSF di lapangan. Meski bergerak di kanal yang berbeda antara moneter dan fiskal, pelaku pasar cenderung melihat koordinasi kedua lembaga tersebut sebagai satu kesatuan arah kebijakan yang menentukan tingkat risiko investasi.
“Kalau komunikasinya tidak sinkron, justru bisa muncul kebingungan dan meningkatkan risk premium,” tutup Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
