Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menstabilkan pasar obligasi dan nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar sekunder. Langkah strategis ini dilakukan pemerintah menggunakan dana cadangan fiskal guna merespons arus keluar modal asing yang memicu kenaikan yield secara cepat.
Dilansir dari Suara, kebijakan ini diambil sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mendukung upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menkeu Purbaya mengakui bahwa tekanan di pasar obligasi beberapa bulan terakhir telah mendorong biaya utang menjadi semakin mahal bagi negara.
"Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri," tegas Purbaya saat menjelaskan tentang BSF pekan lalu.
Keyakinan terhadap efektivitas instrumen ini didasarkan pada volume arus modal keluar yang dinilai tidak terlalu besar meski tetap mengganggu stabilitas nilai tukar. Pemerintah berencana melakukan intervensi jika gejolak pasar berada pada skala yang dapat dikendalikan melalui kapasitas fiskal yang tersedia.
"Kalau cuma Rp1-2 triliun seharusnya kita bisa kendalikan dengan mudah. Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah," kata Purbaya.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pendanaan BSF bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dana cadangan fiskal lainnya. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan penggunaan BSF bertujuan mengendalikan suku bunga dan menahan lonjakan imbal hasil SBN di pasar sekunder.
“Tujuannya untuk menjaga agar yield tidak berdongkrak naik terlalu signifikan,” beber Juda Agung, Wamenkeu.
Penentuan waktu pengerahan dana stabilisasi ini akan sangat bergantung pada tingkat volatilitas yang terjadi di pasar keuangan. Skema serupa tercatat pernah diterapkan pemerintah saat menghadapi krisis keuangan global tahun 2008 serta tekanan pasar pada 2018.
“Yang dilihat volatility-nya,” kata Juda Agung.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet memberikan catatan mengenai kenaikan yield SBN 10 tahun yang melaju cepat dari 5,9 persen pada akhir tahun lalu menjadi kisaran 6,7 hingga 7 persen pada April 2026. Ia menilai intervensi pemerintah sangat membantu saat pasar mengalami kekeringan pembeli.
“Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,” kata Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE.
Meskipun efektif untuk jangka pendek, Yusuf mengingatkan bahwa instrumen ini memiliki keterbatasan jika tekanan yang muncul berasal dari faktor fundamental ekonomi. Ia juga menyoroti lima risiko utama termasuk potensi moral hazard dan beban fiskal yang bertambah.
“Tetapi saya juga harus jujur, efektivitas BSF menjadi jauh lebih terbatas kalau sumber tekanannya berasal dari fundamental,” kata Yusuf Rendy Manilet.
Yusuf menambahkan bahwa strategi keluar harus dirancang sejak dini agar pelaku pasar tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap intervensi pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari distorsi harga di mana nilai obligasi tidak lagi mencerminkan risiko yang sebenarnya.
"Yang juga perlu diperhatikan adalah risikonya," kata Yusuf Rendy Manilet.
Kurangnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga dikhawatirkan dapat memicu persepsi dominasi fiskal yang justru meningkatkan premi risiko. Yusuf menekankan pentingnya menjaga batas operasional antara pemerintah dan bank sentral.
"Kalau koordinasinya tidak jelas, pasar bisa mulai membaca adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter, dan itu justru bisa menaikkan premi risiko," kata Yusuf Rendy Manilet.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyebut BSF sebagai bantalan untuk menjaga biaya utang. Hingga April 2026, Bank Indonesia sendiri telah membeli SBN senilai Rp111,5 triliun untuk stabilisasi pasar.
“Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat,” kata M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.
Rizal mengingatkan bahwa kepercayaan investor tetap akan merujuk pada kredibilitas fiskal dan stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Penguatan pasar keuangan domestik dinilai tetap menjadi fondasi utama yang tidak bisa digantikan oleh intervensi jangka pendek.
“Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah,” kata M. Rizal Taufikurahman.
Risiko moral hazard menjadi perhatian serius agar investor tidak semata-mata bergantung pada perlindungan pemerintah dalam menghadapi volatilitas. Rizal menekankan perlunya menjaga pasar agar tetap berfungsi secara transparan.
“Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan dan basis investor domestik,” kata M. Rizal Taufikurahman.
Sementara itu, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat BSF sebagai solusi positif ketika kapasitas intervensi BI mulai terbatas. Langkah ini menunjukkan komitmen aktif pemerintah dalam menjaga iklim investasi di pasar surat utang.
“Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif,” kata Myrdal Gunarto, Global Markets Economist Maybank Indonesia.
Myrdal menambahkan bahwa efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada ketersediaan dana segar dalam anggaran negara. Koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi kunci agar inisiatif BSF tidak membebani kesehatan keuangan negara secara jangka panjang.
