Tiga menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi khusus dengan sekitar 30 investor asal China di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), guna membahas berbagai hambatan operasional dan regulasi di sektor pertambangan mineral serta batu bara.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk merespons surat keluhan yang sebelumnya dikirimkan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi, dan Pak Purbaya Menteri Keuangan, dan Pak Dubes mengundang investor China yang sudah beroperasi di sini, kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga kelangsungan operasional korporasi asing sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor komoditas strategis ini.
"Tadi itu sekitar hampir 30 perusahaan lah yang kita ngobrol, sektornya di sektor pertambangan, kebanyakan sektor pertambangan," ucap Bahlil.
Pertemuan ini menjadi wadah serap aspirasi langsung setelah para pengusaha mengeluhkan pengetatan aturan, isu kenaikan pajak, penahanan devisa hasil ekspor, hingga regulasi tenaga kerja.
“Ini kan dengan pengusaha China barusan ya, kami tangkap masalah-masalah yang mereka hadapi, ada keluhan-keluhan mereka, ya sudah kami dengarkan. Kalau bisa kami pecahkan, kami pecahkan," ujar Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan keterangan tambahan dalam sesi wawancara terpisah di lokasi yang sama untuk memperjelas komitmen pemerintah terhadap penyelesaian kendala tersebut.
"Ini dengan pengusaha China, nangkep masalah-masalah yang mereka hadapi, keluhan-keluhan mereka. Yaudah, kita dengerin, kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan," kata Purbaya.
Ia membenarkan bahwa perwakilan pengusaha yang tergabung dalam China Chambers of Commerce in Indonesia telah melayangkan surat resmi secara langsung ke kepala negara.
"Ada banyak, Kadinnya China yang bikin surat ke Presiden," ungkapnya.
Bahlil Lahadalia menegaskan kembali titik temu yang ingin dicapai pemerintah, yakni menjaga kelangsungan bisnis investor tanpa mengorbankan penerimaan kas negara.
"Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita pingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan. Jadi tadi tuh hampir sekitar 30 perusahaan yang kita ngobrol," ujar Bahlil.
Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha yang hadir dalam forum koordinasi tersebut terkonsentrasi pada lini bisnis pengerukan komoditas bumi.
"Sektornya lebih banyak di sektor pertambangan," ucap dia.
Berdasarkan dokumen yang beredar, surat dari Kadin China menyoroti enam persoalan krusial termasuk pemangkasan kuota bijih nikel sebesar 70 persen, penegakan hukum kehutanan, biaya visa kerja, hingga kenaikan Harga Patokan Mineral yang memicu lonjakan biaya produksi hingga 200 persen.
“Permasalahan tersebut telah secara serius mengganggu kegiatan usaha normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap iklim usaha saat ini serta prospek pengembangan mereka di Indonesia,” demikian isi surat tersebut.
Selain itu, pelaku usaha dari Negeri Tirai Bambu itu mengeluhkan denda bernilai besar yang dijatuhkan oleh Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia terkait izin kawasan.
“Keempat, penegakan hukum kehutanan diperketat secara berlebihan. Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia telah menjatuhkan denda rekor sebesar USD180 juta kepada perusahaan investasi Tiongkok dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sah,” tulis surat tersebut.
Beban finansial berskala besar tersebut dinilai menekan margin profitabilitas ekosistem hilirisasi nikel, kendaraan listrik, dan baja nirkarat di Indonesia.
“Sebagai investor dan operator terbesar dalam industri nikel Indonesia, perusahaan investasi China kini menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, pelebaran kerugian operasional, dan ketidakseimbangan di seluruh rantai industri,” tulis surat tersebut.
Sebelum rapat koordinasi ini digelar, Kementerian Keuangan sempat diterpa isu miring di media sosial mengenai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China tersebut.
"Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia merupakan berita hoaks," kata Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/5/2026).
Kementerian Keuangan meminta publik untuk menyaring informasi dan tidak mudah memercayai kutipan palsu yang beredar luas di platform digital.
"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya," lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu pada Rabu (13/5/2026) menyatakan bahwa korespondensi dari Kadin China dipandang sebagai masukan konstruktif untuk mengevaluasi iklim bisnis domestik.
"Kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah," kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menambahkan bahwa keluhan mengenai kepastian regulasi dan birokrasi merupakan dinamika yang lumrah dalam hubungan investasi internasional.
"Itu hal yang wajar-wajar aja. Bahkan mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.tv.
Pemerintah bertekad mempertahankan daya saing investasi nasional dengan memanfaatkan keunggulan geopolitik, populasi, dan kekayaan alam yang melimpah.
"Negara ini dengan berbagai macam potensi sumber daya alam, kemudian demand market salah satu yang terbesar dengan populasi yang besar, kemudian juga wilayah yang strategis," kata Todotua.
