Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai lembaga superholding untuk mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp1.650 triliun. Langkah strategis ini dilansir dari Suara bertujuan untuk memacu produktivitas ekonomi nasional melalui tata kelola yang lebih efisien.
Danantara diproyeksikan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mengakhiri era inefisiensi dalam pengelolaan perusahaan pelat merah. Lembaga ini bertugas merombak struktur kelembagaan agar aset negara menjadi lebih produktif dan kompetitif di kancah global.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa Danantara dapat menjadi fondasi baru bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, restrukturisasi aset melalui lembaga ini memiliki kekuatan finansial besar yang hampir setara dengan separuh APBN Indonesia.
"Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru," ujar Rizal.
Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi aset tersebut dapat memperkuat program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pada akhirnya langkah ini dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,6 persen," katanya.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti persoalan inefisiensi pada anak dan cucu perusahaan BUMN. Danantara hadir untuk menyederhanakan struktur bisnis yang selama ini dinilai tumpang tindih.
"Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN. Dulu berserakan, sekarang berada dalam satu keranjang sehingga lebih mudah dijaga," kata Wijayanto.
Meskipun memiliki potensi besar, Wijayanto mengingatkan pentingnya pengawasan ketat. Hal ini diperlukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berisiko merugikan keuangan negara.
Transparansi dan Minimnya Intervensi Politik
Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada aspek transparansi dan independensi dari kepentingan politik. Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menegaskan bahwa publik membutuhkan akses data yang jelas terkait setiap proyek investasi.
"Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi," ujar Awalil.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap kinerja lembaga ini di masa depan. Kredibilitas lembaga sangat ditentukan oleh sejauh mana data investasi dapat dipertanggungjawabkan.
"Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan," lanjutnya.
Pengawasan Publik dan Reformasi Tata Kelola
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia, menilai pengawasan publik perlu diperkuat karena Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ia menekankan perlunya sikap kritis terhadap ruang transparansi.
"Harapan boleh saja dilambungkan tinggi, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita tetap kritis terhadap ruang transparansi publik," kata Syakir.
Saat ini, proses reformasi tata kelola sedang berjalan melalui penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit. Upaya ini diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40 persen dan menciptakan penghematan biaya operasional mencapai Rp60 triliun per tahun.
Dana hasil efisiensi tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional. Fokus utamanya mencakup sektor ketahanan energi, hilirisasi industri, serta upaya memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Konsolidasi besar-besaran ini dipandang sebagai solusi atas lambatnya proses restrukturisasi BUMN yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Transformasi ini menjadi penentu arah Indonesia menuju negara maju dengan pengelolaan aset yang profesional dan berbasis hasil bisnis.
