Pemerintah Indonesia membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada Rabu (20/5/2026) sebagai kepanjangan tangan untuk mengambil alih kendali ekspor komoditas strategis nasional. Dilansir dari Suara, pembentukan badan ini bertujuan menghentikan praktik kecurangan ekspor yang merugikan negara hingga puluhan tahun.
Langkah ini diambil setelah munculnya data komoditas strategis yang kerap dimanipulasi oleh oknum eksportir. Berdasarkan data PBB, tindakan culas berupa manipulasi harga dan under-invoicing tersebut telah berlangsung selama 34 tahun dan merugikan Indonesia hingga USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.
Sebelum resmi diluncurkan, rumor mengenai pembentukan badan baru ini sempat memicu reaksi kuat dari para pelaku pasar modal. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gegabah (IHSG) langsung merosot sebesar 3,46 persen ke level 6.370,68 pada Selasa (19/5/2026) karena adanya aksi jual massal oleh para investor.
DSI dipimpin oleh para veteran korporasi besar, di mana posisi Direktur dijabat oleh Luke Thomas Mahony yang merupakan mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Sementara itu, kursi Komisaris ditempati oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Mandiri Sekuritas.
Perusahaan ini memiliki status kepemilikan yang unik berdasarkan dokumen AHU Kemenkumham per 19 Mei 2026 sebagai perseroan swasta nasional. Saham mayoritas dikuasai PT Danantara Investment Management sebanyak 99 lembar dan PT Danantara Mitra Sinergi sebanyak 1 lembar, namun manajemen menegaskan statusnya tetap BUMN karena adanya 1 persen saham krusial milik BP BUMN.
Operasional lembaga ini akan dibagi menjadi dua tahapan mendasar demi menguasai pasar secara bertahap. Fase pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026, di mana lembaga ini bertindak sebagai pengawas dan perantara transaksi ekspor guna memastikan kesesuaian harga jual dengan pasar.
Selanjutnya, DSI ditargetkan berevolusi penuh menjadi trader tunggal pada tahun 2027 mendatang. Dalam fase kedua tersebut, perusahaan akan membeli langsung komoditas dari pengusaha lokal, menanggung seluruh risiko komersial, serta mengekspornya secara mandiri ke pasar internasional.
Terdapat tiga komoditas utama penyumbang devisa terbesar yang akan dikelola oleh lembaga baru ini, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi. Meski seluruh sumber daya alam strategis nantinya dikelola satu pintu, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) mendapatkan pengecualian khusus untuk tetap mengekspor langsung.
