Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan Panda Bond di pasar China guna mendiversifikasi sumber pembiayaan luar negeri dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah strategis ini diumumkan di Jakarta pada Rabu (6/5/2026) sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah gejolak ekonomi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan surat utang berdenominasi yuan ini menjadi instrumen penting untuk memperbaiki struktur pembiayaan nasional. Dilansir dari Suara, diversifikasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ketahanan mata uang domestik dalam jangka panjang.
"Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan Panda Bonds di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi, diversifikasi kita, akan lebih baik lagi ke depan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mendefinisikan Panda Bond sebagai surat utang bermata uang yuan yang diterbitkan pihak asing di pasar Tiongkok. Menurutnya, langkah ini memperluas basis investor Indonesia di luar pasar obligasi global yang selama ini berbasis dolar.
"Dari sisi stabilisasi rupiah, manfaat panda bonds paling terasa jika dana yang diperoleh dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan berbasis dolar atau digunakan untuk kebutuhan yang memang berkaitan dengan yuan, misalnya pembayaran impor atau proyek yang memiliki belanja dalam mata uang yuan," terang Josua Pardede, Ekonom Bank Permata.
Josua menambahkan bahwa keberhasilan penerbitan ini akan memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai kepercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia. Terlebih, terdapat beban jatuh tempo surat utang yang mencapai Rp701 triliun pada tahun 2026.
"Di sisi lain, proyeksi jatuh tempo surat utang 2026 masih besar, sekitar Rp701 triliun, sehingga diversifikasi instrumen memang relevan," kata Josua Pardede.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan ekspektasi berlebihan terkait dampak instrumen ini terhadap stabilitas rupiah. Jika nilai penerbitannya kecil, maka pengaruhnya dinilai hanya akan menyentuh aspek psikologis pasar saja.
"Jika nilainya kecil, dampaknya lebih banyak bersifat psikologis. Jika nilainya besar tetapi kemudian harus ditukar ke dolar atau rupiah, efektivitasnya bergantung pada biaya konversi dan biaya lindung nilai. Kalau biaya totalnya tinggi, kupon yuan yang tampak murah bisa menjadi tidak murah setelah risiko kurs dihitung," ia menjelaskan.
Risiko pergerakan nilai tukar yuan terhadap rupiah juga menjadi catatan penting dalam pengelolaan risiko utang luar negeri. Josua menekankan bahwa tanpa perlindungan nilai yang tepat, beban pembayaran bunga dan pokok utang bisa tetap membengkak.
"Jadi kuncinya bukan hanya menerbitkan panda bonds, tetapi bagaimana penerbitan itu dijelaskan sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang yang terukur, bukan sebagai langkah darurat," ia menjelaskan.
Kehati-hatian dalam memilih instrumen pembiayaan luar negeri juga sejalan dengan peringatan lembaga keuangan internasional mengenai stabilitas fiskal. Penyesuaian kebijakan moneter yang kredibel dianggap tetap menjadi fondasi utama dalam menarik minat investor.
"Utang dalam yuan tetap utang valas. Jika rupiah melemah terhadap yuan, beban pembayaran bunga dan pokok dalam rupiah tetap naik. Jika instrumennya tidak dilindungi dengan baik, risiko kurs bisa berpindah dari dolar ke yuan, bukan hilang," ia mewanti-wanti.
Terakhir, Josua menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tetap akan bertumpu pada disiplin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepercayaan pasar sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi makro.
"Rupiah akan lebih stabil bila pasar percaya bahwa APBN disiplin, defisit terkendali, subsidi energi tidak membengkak, cadangan devisa cukup, arus modal masuk terjaga, dan kebijakan pemerintah konsisten," tegas Josua Pardede.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menambahkan bahwa penggunaan mata uang selain dolar bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencatat pemerintah sebelumnya pernah menerbitkan Samurai Bond dalam mata uang yen Jepang sebagai bagian dari strategi serupa.
"Rupiah tetap lebih ditentukan oleh fundamental domestik seperti defisit fiskal, capital outflow, posisi cadangan devisa, dan kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi nasional," kata M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.
Rizal turut memperingatkan tentang paparan terhadap pergerakan yuan serta sensitivitas geopolitik yang mungkin muncul. Mengingat posisi utang luar negeri Indonesia mencapai kisaran 430 miliar dolar AS pada awal 2026, prinsip kehati-hatian harus tetap dikedepankan.
"Apalagi utang luar negeri Indonesia per awal 2026 masih berada di kisaran 430 miliar dolar AS sehingga tambahan instrumen pembiayaan harus tetap dijaga prudent dan terukur," kata Rizal Taufikurahman.
