Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati strategi sinergi fiskal-moneter untuk memperkuat nilai tukar Rupiah dalam pertemuan di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Langkah strategis ini dirumuskan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Edi, seperti dilansir dari Suara.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Otoritas fiskal dan moneter berhasil merumuskan dua langkah utama untuk membentengi mata uang domestik dari tekanan eksternal.
"Alhamdulillah, hasil koordinasi hari ini membuahkan dua kesepakatan dari otoritas moneter maupun otoritas fiskal," kata Dasco.
Hasil koordinasi yang kuat ini diarahkan agar kebijakan fiskal dan moneter bisa saling mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut berfokus pada stabilitas pasar uang domestik yang menjadi prioritas utama saat ini.
“Kami terus melakukan penguatan koordinasi fiskal dan moneter. Ini sangat dibutuhkan, karena fiskal serta moneter harus bisa seirama, saling dukung dan memperkuat guna menstabilisasi nilai tukar Rupiah," kata Perry.
Jurus pertama berfokus pada peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan guna memancing kembali aliran modal asing masuk ke pasar domestik. Perry Warjiyo mengakui tingginya suku bunga global telah memicu arus modal keluar yang menekan posisi Rupiah pada instrumen seperti pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Karena bunga luar negeri naik, maka ada outflow. Ada saham serta SBN dan yang kecil di SRBI. Karenanya, diskal dan moneter bersepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil. Itu supaya inflow lagi, masuk yang besar-besar, mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah."
Langkah kedua menyasar pada pengelolaan likuiditas kas negara di pasar uang dan perbankan domestik melalui peningkatan mekanisme remunerasi. Pengelolaan kas pemerintah akan tetap dipusatkan di Bank Indonesia guna membantu kelancaran operasi moneter tanpa mengganggu keperluan belanja negara.
“Harus ada kecukupan likuiditas dalam pasar uang serta perbankan. Caranya, pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI ke pemerintah. Dengan begitu, operasi moneter bisa tetap berjalan serta menstabilisasi nilai tukar Rupiah. Nah, operasi fiskalnya mendukung," kata Perry.
Sinergi teknis ini memastikan perbankan nasional memiliki ketahanan likuiditas yang cukup untuk menyalurkan kredit ke sektor riil. Kebijakan ini sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola anggaran negara di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
