Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Selasa (19/5/2026) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah agresif ini memicu lonjakan belanja yang signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Total belanja APBN tercatat menyentuh angka Rp1.082,8 triliun atau melonjak sebesar 34,3 persen secara tahunan, seperti dilansir dari Nasional. Penyerapan tersebut telah menyamai 28,2 persen dari keseluruhan pagu APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Kondisi ini berbanding cukup jauh dengan realisasi periode Januari sampai April 2025 yang hanya berada di angka Rp806,2 triliun. Pada tahun lalu, penyerapan tersebut baru setara dengan 22,3 persen dari total pagu anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa akselerasi pengeluaran ini merupakan strategi terukur untuk menopang perekonomian. Kebijakan ini sekaligus membantah spekulasi bahwa kekuatan posisi fiskal saat ini diraih dengan menahan pembiayaan program.
"Belanja negara tetap kita gedor untuk cepat. Jadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm. Tetap saja belanja cepat. Sampai April tumbuhnya 34,3% dibanding tahun lalu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menurut sang menteri, kebijakan agresif sengaja diambil agar stimulus dari instrumen fiskal bisa segera tersalurkan secara merata. Anggaran belanja negara tidak dibiarkan mengalir secara otomatis tanpa kendali yang jelas.
"Kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah lebih signifikan agar dampaknya ke perekonomian lebih merata secepatnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor swasta sebenarnya memegang porsi dominan dalam struktur ekonomi domestik. Atas dasar itu, kementerian terus membangun sinergi yang kuat dengan otoritas moneter.
"Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke ekonomi itu cuma di bawah 10%. Swasta itu sisanya sekitar 90% lebih," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Aktivitas belanja pemerintah pusat menjadi motor utama penggerak pertumbuhan dengan realisasi Rp826 triliun, atau meroket 51,1 persen secara tahunan. Sektor ini terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp400,5 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp425,5 triliun.
"Belanja kementerian/lembaga tumbuh 57,9%, belanja non-K/L tumbuh 45,2%. Jadi kita ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Di sisi lain, dana transfer ke daerah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun atau hanya tumbuh tipis 1 persen secara tahunan. Nilai itu setara dengan 37,1 persen dari total alokasi TKD 2026 yang dipatok sebesar Rp693 triliun.
Untuk pos pendapatan, negara berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp918,4 triliun hingga April 2026 dengan pertumbuhan 13 persen. Defisit anggaran pun terkendali pada angka Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto.
Menteri Keuangan kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar keuangan dan surat utang demi stabilitas makroekonomi. Penjagaan sistem ini dilakukan lewat instrumen khusus di luar pembagian stimulus dana segar.
"Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya kasih duit, tapi juga menjaga sistem ekonomi, koordinasi dengan bank sentral, menjaga stabilitas pasar obligasi, dan lain-lain," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Langkah pencairan yang cepat ini juga diarahkan demi membentengi perekonomian domestik dari imbas ketidakpastian global yang masih membayangi. Distribusi dana dipastikan langsung berjalan begitu ada pengajuan resmi dari kementerian maupun lembaga terkait.
"Kalau ada kementerian/lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujarnya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
