Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kebijakan insentif kendaraan listrik pada Juni 2026 sebagai strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak nasional. Langkah ini diambil pemerintah Jakarta untuk mengantisipasi tingginya harga minyak mentah dunia akibat konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Kekhawatiran akan harga minyak global yang bertahan tinggi dalam jangka panjang menjadi pendorong utama perubahan sikap otoritas fiskal. Purbaya menilai ketegangan geopolitik tersebut berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan semula sehingga diperlukan intervensi untuk mengalihkan beban energi ke listrik.
"Karena kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang, dan pasti akan ditolak oleh Iran. Jadi kelihatannya konfliknya itu perangnya masih panjang," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (12/5).
Upaya percepatan peralihan energi ini diproyeksikan mampu menjaga ketahanan ekonomi dari tekanan impor energi. Menkeu menegaskan bahwa ketergantungan pada BBM saat harga minyak global melambung akan memperberat neraca perdagangan Indonesia.
"Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, kan?" ujar Purbaya.
Selain faktor eksternal, optimalisasi pasokan listrik domestik menjadi pertimbangan lain dalam pemberian insentif ini. Saat ini, terdapat kelebihan pasokan listrik nasional yang belum terserap sepenuhnya oleh konsumen namun tetap membebani biaya produksi pemerintah.
"Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya, tapi Anda bisa diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," kata Purbaya.
Purbaya sebelumnya sempat memprediksi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat akan mereda pada September 2026 bersamaan dengan momentum pemilihan umum sela di AS. Namun, ketiadaan titik terang dalam proses negosiasi membuat pemerintah bersiap untuk skenario konflik yang berkepanjangan.
"Paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu," ujar Purbaya.
