Pemerintah mengintegrasikan pasokan telur ayam ras dari peternak rakyat di Jawa Timur langsung ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (8/6/2026) demi mengatasi anjloknya harga di tingkat produsen. Langkah strategis ini disepakati melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Pemerintah Pemprov Jawa Timur, serta koperasi dan asosiasi peternak, seperti dilansir dari Detik Finance.
Melalui kesepakatan tertulis tersebut, menu telur dalam program MBG ditetapkan bakal digunakan minimal tiga kali dalam seminggu. Koperasi serta asosiasi peternak rakyat di Jawa Timur berkomitmen mengirimkan pasokan telur langsung ke dapur mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jaminan harga minimal Rp24.000 per kilogram (kg) yang akan dinaikkan bertahap sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).
"Esensinya sama dengan Magetan, bagaimana semua bisa jalan, bagaimana semua bisa hidup. Dari sisi produsen, para peternak, bisa punya offtaker yang pasti yaitu SPPG," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono.
Bapanas menegaskan bahwa regulasi harga acuan komoditas pangan pokok ini berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen. Mengingat produksi telur ayam ras berjalan terus setiap hari tanpa bisa dihentikan, percepatan penyerapan oleh SPPG di kabupaten dan kota sentra produksi menjadi sangat mendesak.
"Setiap hari ayam itu bertelur, tidak bisa diberhentikan dulu. Artinya, kan mesti segera terserap," tambah Maino Dwi Hartono.
Dalam ekosistem ini, SPPG memegang peran krusial sebagai penyerap komoditas atau offtaker resmi dari hasil peternak rakyat. BGN memproyeksikan bahwa kehadiran program MBG tidak sekadar menaikkan status nutrisi masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen intervensi ketika harga pasar mengalami fluktuasi tajam.
"BGN di samping sebagai regulator, dia juga sebagai operator langsung di lapangan. Ketika terjadi gejolak harga yang anjlok atau naik, kita bisa melakukan stimulus intervensi stabilisasi harga," tutur Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana.
Berdasarkan perhitungan awal, penerapan menu telur tiga kali seminggu pada SPPG di wilayah Jawa Timur diprediksi mampu memberikan dampak stabilitas harga sekitar 8% hingga 10%. Oleh sebab itu, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya dan KPPG Jember diinstruksikan segera mengawal implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
"Kebijakan dari BGN sementara seminggu tiga kali menu telur, dan simulasinya alhamdulillah, 8-10% kita bisa intervensi untuk stabilisasi harga yang anjlok," jelas Tengku Syahdana.
Selain menyasar para siswa sekolah, pihak SPPG diwajibkan menyalurkan sedikitnya 300 porsi makanan bergizi bagi penerima manfaat kategori 3B, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Guna memastikan efisiensi distribusi dan menjaga kesegaran pasokan telur, Pemprov Jawa Timur bersama BGN selanjutnya akan memetakan zonasi wilayah kerja antara SPPG aktif dengan koperasi peternak mikro dan kecil terdekat.
"Saya pikir sekarang ini kesepakatan ini juga menjadi penting untuk bisa dijalankan, diikhtiarkan semaksimal mungkin," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Pemprov Jawa Timur menekankan pentingnya pemerataan distribusi serapan telur agar manfaat kesepakatan ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok peternak tertentu. Koperasi dan asosiasi peternak rakyat diharapkan menjaga sinergi agar seluruh peternak di daerah sentra produksi mendapatkan porsi penyerapan yang berkeadilan.
"Jangan yang berada di depan saja yang kebeli, lalu yang tidak ada kesempatan ketemu sama kita, tidak dibeli. Keadilan saya yakin saya tidak mau pertanyakan, tapi saya hanya ingin memastikan kita semua satu pemahaman," terang Emil Elestianto Dardak.
