Pemerintah Indonesia melakukan intervensi langsung di pasar obligasi melalui mekanisme cash management dengan target pembelian hingga Rp2 triliun per hari pada Senin (19/5/2026). Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas pasar surat utang domestik, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana intervensi tersebut bersumber dari kas negara yang saat ini kondisinya dinilai masih longgar. Penggunaan dana ini dipastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah yang sudah direncanakan.
"Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Saya akan masuk setiap hari," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Realisasi transaksi harian sejauh ini dilaporkan baru menyerap sekitar Rp600 miliar, sehingga belum mencapai target maksimal yang ditetapkan. Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa tekanan jual di pasar obligasi saat ini belum terlampau besar.
"Artinya yang jual juga sedikit," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga Surat Berharga Negara (SBN) sangat krusial untuk mempertahankan minat investor asing. Pemerintah juga memiliki fleksibilitas fiskal yang kuat dengan cadangan kas sekitar Rp420 triliun untuk menopang kebijakan stabilisasi ini secara bertahap.
Kebijakan intervensi agresif ini memicu perhatian dari kalangan pengamat ekonomi karena dianggap memiliki risiko tersendiri. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai strategi jangka panjang tersebut berpotensi membebani kapasitas fiskal negara.
"Pertanyaannya, memang uangnya ada sampai kapan?" ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Bhima menyoroti bahwa tekanan keuangan saat ini juga merembet ke pasar saham dan berisiko memicu keluarnya modal asing secara masif. Di tengah tantangan penerimaan pajak dan beban utang yang tinggi, ia menilai ruang fiskal pemerintah tidak sepenuhnya leluasa.
"Dompetnya sedang tipis," tegas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Menurutnya, dampak intervensi pada satu instrumen ini cenderung terbatas untuk meredam tekanan rupiah jika gejolak pasar terus berlanjut. Kebijakan ini kini memicu perdebatan mengenai efektivitas serta ketahanan anggaran negara dalam jangka panjang.
