Kementerian Keuangan melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan dana Rp2 triliun setiap hari ke pasar obligasi guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan manajemen kas tersebut diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin (18/5/2026), dilansir dari Kompas.
Langkah taktis ini sengaja diambil pemerintah untuk memancing sentimen positif di pasar modal domestik. Selain itu, suntikan dana harian tersebut diharapkan mampu menahan agar investor asing tidak menarik modal mereka keluar dari Indonesia.
"Saya akan masuk setiap hari bond market (pasar obligasi). Saya minta masuk Rp2 triliun setiap hari," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah menegaskan bahwa penggelontoran dana ke pasar obligasi ini murni bagian dari strategi manajemen kas negara yang berputar, bukan anggaran yang hilang. Dana siap pakai sebesar Rp420 triliun saat ini masih dikantongi pemerintah untuk diputar secara berkesinambungan sesuai kebutuhan intervensi.
"Kalau sentimen positif di situ biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya enggak keluar lagi," ucap Purbaya Yudhi Sadewa.
Kebijakan ekonomi ini diambil di tengah sorotan tajam dari parlemen terkait kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini. Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menilai situasi ekonomi domestik sedang mengalami anomali karena rupiah terus melemah meskipun pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,61 persen.
"IHSG juga merosot tajam. Bursa-bursa dunia sudah rebound pascaperang rudal 28 Februari, bahkan banyak yang sudah positif. Sementara Indonesia masih minus lebih dari 20 persen," tutur Primus Yustisio dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia pada Senin (18/5/2026).
Kondisi pasar modal Indonesia yang masih tertekan dinilai memicu keraguan global terhadap kredibilitas bank sentral. Anggota dewan tersebut kemudian menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan tertinggi bank sentral terkait kemerosotan nilai mata uang ini.
"Sebagai pimpinan BI, Pak Perry harus gentleman. Kalau memang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, mungkin saatnya mempertimbangkan mundur," kata Primus Yustisio.
