Investor asing mulai kembali mencatatkan aliran dana masuk ke pasar Surat Berharga Negara setelah pemerintah melakukan intervensi langsung di pasar sekunder pada perdagangan Selasa (19/5/2026).
Langkah stabilisasi tersebut sengaja diambil untuk menenangkan pasar obligasi domestik yang sedang menghadapi tekanan global, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pemerintah berupaya mengembalikan kepercayaan investor terhadap aset keuangan Indonesia di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan dunia akhir-akhir ini.
"Hari ini asing masuk Rp 500 miliar di pasar sekunder, dan Rp 1,68 triliun di pasar primer. Karena mereka tahu harganya akan stabil," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
Tindakan masuknya pemerintah ke pasar obligasi ini bertujuan menjaga stabilitas harga SBN secara keseluruhan sekaligus menahan lonjakan yield yang berpotensi memicu keluarnya modal asing.
"Kita masuk untuk menstabilkan harga, sehingga asing juga masuk," katanya.
Pembelian instrumen SBN ini dilakukan secara bertahap sejak pekan lalu dengan volume yang terus meningkat demi menjaga efektivitas operasi pasar.
Pada hari pertama intervensi, pemerintah menyerap sekitar Rp 100 miliar di pasar sekunder, lalu melonjak menjadi Rp 830 miliar, hingga menyentuh Rp 1,29 triliun pada perdagangan Selasa (19/5/2026).
"Kalau ada yang jual, kita beli. Ada yang jual, kita beli. Segampang itu sebetulnya," ujarnya.
Kebijakan penyerapan ini langsung berdampak positif pada pasar obligasi domestik, terlihat dari penurunan yield SBN tenor 10 tahun sebesar 4 basis poin dan tenor 5 tahun sebesar 10 basis poin.
"Ini bukan anomali. Ini keberhasilan pemerintah mengembalikan kepercayaan ke bond market kita," kata Purbaya.
Penurunan harga obligasi dan kenaikan yield dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu kerugian bagi para investor asing yang memegang aset tersebut.
Kerugian modal atau capital loss tersebut yang pada akhirnya ditengarai memperbesar arus modal keluar dan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
"Kalau yield naik, harga bond turun. Investor asing mengalami capital loss, bukan capital gain. Itu yang memicu kelemahan nilai tukar," katanya.
Kementerian Keuangan mencatat arus modal keluar di pasar obligasi sepanjang periode Januari hingga April 2026 berada di angka sekitar Rp 21 triliun.
Pemerintah menilai angka tekanan modal keluar tersebut masih berada dalam tahapan yang relatif terukur dan dapat diantisipasi dengan baik.
"Kalau cuma Rp 21 triliun gampang jaganya, saya punya uang cukup," ujarnya.
Pemerintah memandang momentum saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di pasar domestik.
"Kalau mereka cerdas, mereka akan masuk sekarang. Dia bisa dapat capital gain, lalu kalau rupiah menguat, dapat tambahan untung dari apresiasi nilai tukar. Untungnya double-double," kata Purbaya.
Menteri Keuangan mengklarifikasi bahwa skema pembelian SBN ini bersifat fleksibel sebagai bagian dari manajemen kas negara dan bukan merupakan langkah pembelian kembali secara permanen.
"In a way buyback, tapi bukan buyback untuk hold terus-terusan. Kita buyback untuk mengembalikan stabilitas pasar bond," ujarnya.
Pemerintah juga membantah kabar mengenai keterlibatan Himbara maupun sovereign wealth fund dalam skema bond stabilization fund untuk intervensi ini.
Seluruh pendanaan untuk intervensi pasar obligasi saat ini diklaim murni bersumber dari kekuatan kas internal pemerintah sendiri.
"Kita belum sampai situ. Kita baru cash management saja untuk memastikan harga bond stabil," katanya.
Kondisi likuiditas negara dipastikan masih sangat aman karena ditopang oleh saldo anggaran lebih yang jumlahnya sangat masif.
"SAL kita Rp 430 triliun, jadi napas saya panjang," ujarnya.
Meskipun melakukan intervensi obligasi, pemerintah tidak menetapkan target angka tertentu untuk pergerakan nilai tukar mata uang rupiah.
Tindakan stabilisasi kurs sepenuhnya tetap diserahkan kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter tertinggi di tanah air.
"Enggak ada target nilai tukar. Itu urusan bank sentral. Yang jelas kita membantu supaya ada ruang bernapas sedikit untuk rupiahnya," katanya.
Pemerintah berkomitmen memantau perkembangan situasi pasar keuangan global dan domestik secara berkala dalam beberapa waktu ke depan.
"Kita akan lihat terus keadaan pasar seperti apa dan keadaan rupiah seperti apa," tandasnya.
