Pemerintah daerah di Jawa Barat mengintensifkan penagihan pajak kendaraan bermotor guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan pada pertengahan Mei 2026.
Langkah ini diambil setelah data menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung Barat baru mencapai 67 persen, sehingga menyisakan sekitar 30 persen pemilik kendaraan yang menunggak kewajiban mereka.
Padahal, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah tersebut dipatok mencapai Rp200 miliar dengan target opsen PKB sebesar Rp185 miliar untuk tahun 2026.
Guna mengatasi kendala tersebut, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung Barat menerapkan strategi operasi edukatif langsung di lapangan demi menjaring para pemilik kendaraan yang belum membayar pajak.
"Jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah, sehingga potensi pajaknya juga otomatis meningkat," kata Dayli Setiaji, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung Barat.
Pihak P3DW menegaskan bahwa operasi tersebut tidak bertujuan untuk memberikan penindakan hukum yang kaku, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif agar masyarakat segera melunasi kewajibannya.
"Banyak yang langsung bayar pajak di tempat. Tapi ada yang belum siap membayar, maka kami berikan edukasi dan surat pernyataan agar segera melakukan pembayaran," kata Dayli Setiaji.
Menurut laporan Harapan Rakyat dan Media Kampung, besarnya tunggakan ini menjadi tantangan serius karena berdampak langsung pada pelayanan publik dan administrasi transportasi daerah.
"Kendaraan makin banyak, potensi makin besar. Tapi sayangnya kepatuhan belum maksimal. Masih ada hampir sepertiga warga yang belum bayar. Ini yang sedang kita kejar bersama," ujar Dayli Setiaji ketika dikonfirmasi pada Jumat, 15 Mei 2026.
Petugas di lapangan juga mengarahkan masyarakat yang lupa atau terlambat agar bisa langsung memanfaatkan layanan pembayaran di lokasi pemeriksaan.
"Banyak yang lupa atau terlambat. Saat diperiksa, kalau sudah siap langsung bayar di tempat. Belum siap? Kami berikan pemahaman dan surat pernyataan agar segera melunasi. Tujuannya sadarkan masyarakat, bukan menghukum," jelas Dayli Setiaji.
Upaya pencapaian target PAD ini mendapat dukungan penuh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat yang terus mendorong kedisiplinan wajib pajak demi kelancaran program pembangunan.
"Tujuan operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah penunggak, dan mengejar target realisasi opsen PKB," ujar Rini Sartika, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat.
Bapenda menilai kehadiran operasi terpadu sangat membantu menjembatani para pemilik kendaraan yang sebenarnya berniat membayar namun terkendala oleh kelalaian waktu.
"Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat waktu. Dengan begitu target PAD bisa tercapai," kata Rini Sartika.
Melalui optimalisasi PKB dan instrumen opsen, pemerintah kabupaten berharap alokasi pembiayaan untuk fasilitas publik dapat terpenuhi secara maksimal.
"Kami harap warga makin sadar. Bayar tepat waktu berarti ambil bagian membangun Bandung Barat. Kurangi penunggak, agar target pendapatan tercapai penuh tahun ini," pungkas Rini Sartika.
Sementara itu, kebutuhan optimalisasi realisasi PKB dan opsen juga mendesak di wilayah lain seperti Kota Cirebon, di mana pemerintah daerah setempat memprioritaskan penerimaan sektor ini untuk perbaikan fasilitas jalan dan drainase.
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon menyatakan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap diperlukan karena pemanfaatan dana opsen belum bisa sepenuhnya dialokasikan mandiri oleh pemerintah kota.
