Pemerintah Indonesia mulai mematangkan rencana penggunaan gas bumi terkompresi atau CNG sebagai energi alternatif pengganti LPG guna menekan ketergantungan impor gas nasional yang terus meningkat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan langkah finalisasi ini usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026).
Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG dalam negeri masih dipenuhi melalui skema impor. Dilansir dari Ekonomi, Bahlil menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga saat ini berada pada kisaran 7 sampai 8 juta ton per tahun.
"Teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75 sampai 80% masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sektor industri juga mencatatkan permintaan tinggi terhadap bahan bakar tersebut. Perusahaan petrokimia besar seperti Lotte Chemical dan Chandra Asri Petrochemical dilaporkan membutuhkan pasokan sekitar 2 hingga 3 juta ton setiap tahunnya.
Bahlil menekankan bahwa tingginya angka impor tersebut menyebabkan ketahanan energi nasional menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan dinamika global. Oleh karena itu, pencarian sumber energi mandiri menjadi prioritas utama kabinet saat ini.
"Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya," katanya.
Meskipun CNG telah digunakan secara komersial oleh pelaku usaha restoran dan hotel, pemanfataannya selama ini masih menggunakan tabung berkapasitas besar di atas 10 kilogram. Adaptasi teknologi untuk penggunaan rumah tangga, khususnya sebagai pengganti tabung 3 kg, memerlukan penanganan teknis yang lebih spesifik.
"Untuk yang 3 kilogram memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya besar sekali, sekitar 200 sampai 250 bar," jelas Bahlil.
Bahlil memperkirakan hasil teknis dari pengujian tersebut akan tersedia dalam waktu dekat. Jika standar keamanan dan kelayakan telah terpenuhi, pemerintah segera menetapkan jadwal konversi energi secara bertahap kepada masyarakat.
"Insya Allah 2–3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kalau sudah firm, kita akan lakukan konversi," ujarnya.
Keunggulan utama program ini terletak pada ketersediaan bahan baku gas C1 dan C2 yang melimpah di dalam negeri. Pemerintah bahkan baru saja mengidentifikasi temuan cadangan gas baru sebesar 3.000 MM di wilayah Kalimantan Timur untuk mendukung pasokan domestik.
"CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, gas C1, C2. Apalagi kita baru menemukan gas sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur," katanya.
Mengenai skema pendanaan, pengembangan infrastruktur dan distribusi CNG akan diarahkan menggunakan mekanisme antarperusahaan. Peran negara akan difokuskan pada penyediaan bahan baku serta regulasi ekosistem pendukung bisnis.
"Modelnya B to B. Pemerintah menyiapkan gas C1, C2, kemudian ekosistem bisnisnya kurang lebih sama dengan LPG," jelas Bahlil.
