Pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan penting guna mengurai berbagai kendala yang dihadapi oleh para penanam modal asing. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus menjaga iklim investasi di dalam negeri.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani. Pertemuan bersama puluhan investor asal China ini berlangsung di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), seperti diberitakan oleh Suara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa agenda ini menjadi wadah pemerintah untuk merespons langsung aspirasi pelaku usaha. Pemerintah berkomitmen mencari jalan keluar atas hambatan yang dilaporkan.
"Kami menangkap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan yang disampaikan, dan kami sudah mendengarkan. Jika bisa dipecahkan, ya kami pecahkan," ujar Purbaya usai rapat.
Purbaya menambahkan bahwa poin-poin yang dibahas merujuk pada aspirasi yang sebelumnya dikirimkan Kamar Dagang (Kadin) China melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan menjaga kelangsungan bisnis penanam modal asing. Hal ini dinilai penting agar kontribusi terhadap pendapatan negara tetap berjalan optimal.
"Kami mengundang investor China yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka. Kami ingin perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil.
Bahlil menegaskan pertemuan ini bukan sekadar respons khusus atas surat dari Kadin China. Agenda evaluasi seperti ini merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa ia lakukan sejak menjabat sebagai Menteri Investasi.
Dalam dinamika diskusi, ketersediaan pasokan komoditas menjadi perhatian utama para pelaku usaha Negeri Tirai Bambu. Investor menekankan pentingnya jaminan akses bahan baku nikel dan bauksit demi mendukung keberhasilan program hilirisasi industri di Indonesia.
"Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku, bauksit, kemudian nikel. Dan saya katakan semuanya oke. Karena itu industri hilirisasi, bagaimana mungkin kita membentuk Satgas Hilirisasi baru tanpa memastikan bahan baku bagi industri tersebut?" tambah Bahlil.
Poin Keluhan Kadin China
Sebelum koordinasi ini berjalan, Kadin China di Indonesia telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut memuat enam poin keberatan terkait perubahan regulasi yang dinilai memberatkan operasional, meliputi aturan royalti hasil tambang, kuota produksi nikel, serta pencabutan insentif kendaraan listrik.
Selain regulasi operasional, surat tersebut juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pengawasan yang semakin ketat, intensitas penegakan hukum, hingga indikasi tindakan pemerasan dan praktik korupsi oleh oknum di lapangan. Pihak Kadin China mengklaim operasional perusahaan mereka selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
