Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk mengoptimalkan manajemen kas negara guna menstabilkan harga Surat Berharga Negara (SBN) dibandingkan mengaktifkan kembali program Bond Stabilization Fund (BSF) pada Senin (11/5/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya meredam spekulasi pasar keuangan setelah adanya rencana menghidupkan BSF guna mengatasi tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
"Jadi mungkin belum kita aktifkan Bond Stabilization Fund, tapi stabilisasi harga bond dulu saja. Itu beda rupanya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penundaan aktivasi BSF didasari pada pemahaman bahwa terminologi tersebut merupakan bagian dari protokol penanganan krisis yang melibatkan berbagai entitas di luar lingkup Kementerian Keuangan.
Pengaktifan instrumen tersebut dinilai belum relevan untuk saat ini karena kondisi fundamental ekonomi domestik Indonesia masih dianggap jauh dari kategori krisis oleh bendahara negara tersebut.
Purbaya menekankan bahwa intervensi pasar sekunder saat ini murni mengandalkan kekuatan internal perbendaharaan tanpa melibatkan lembaga seperti Indonesia Investment Authority (INA) atau PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
"Kita manage cash saja supaya bond-nya lebih stabil: yang kita pakai bisa SAL, bisa cash kita," tegas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan ini merupakan respon terhadap dinamika pasar obligasi dalam negeri yang mencatatkan kenaikan yield hingga menyentuh angka 6,7 persen pada penutupan April 2026.
Lonjakan yield tersebut berisiko memicu penarikan modal asing secara besar-besaran yang dapat memperburuk pelemahan nilai tukar rupiah jika harga obligasi tidak segera distabilkan melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
