Pemerintah menetapkan Papua sebagai kawasan strategis pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional untuk memperkuat ketahanan energi. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 11 wilayah kerja migas beroperasi di wilayah tersebut dengan kapasitas produksi minyak mencapai 14.000 barrel per hari.
Data operasional menunjukkan sektor gas bumi di Papua menyumbang sebesar 2.000 mmscfd yang dikelola melalui berbagai tahap mulai dari produksi, pengembangan, hingga eksplorasi. Capaian ini dilansir dari Money sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi sumber daya alam di wilayah timur Indonesia.
Lokasi produksi migas tersebut saat ini dikelola oleh sejumlah perusahaan besar seperti BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP. Sementara itu, pengembangan lapangan baru dilakukan oleh Genting Oil Kasuri beserta eksplorasi di wilayah Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Papua. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan eksekutif di Jakarta pada Jumat (8/5/2026).
"Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk ke depannya dengan provinsi-provinsi yang lain," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas ESDM.
Laode menambahkan bahwa kekayaan alam yang melimpah harus diimbangi dengan kompetensi masyarakat lokal agar memberikan dampak jangka panjang. Ia menekankan bahwa aspek manusia merupakan fondasi utama bagi masa depan daerah tersebut.
"Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya," lanjut Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas ESDM.
Guna meningkatkan produksi, pemerintah menerapkan berbagai teknologi hulu seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan horizontal drilling. Langkah ini dibarengi dengan skema Dana Bagi Hasil (DBH) serta Participating Interest (PI) sebesar 10 persen untuk pemerintah daerah.
"Melalui mekanisme DBH dan PI 10 persen, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal," kata Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas ESDM.
Integrasi industri migas juga terbukti menyerap tenaga kerja lokal, di mana proyek UCC Ubadari milik BP Tangguh mempekerjakan 1.330 warga asli Papua. Angka tersebut setara dengan 33 persen dari total tenaga kerja di fasilitas tersebut.
"Potensi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga tentu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal," sambung Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas ESDM.
Pemerintah kini membuka akses luas bagi generasi muda Papua untuk menempuh pendidikan vokasi melalui PEM Akamigas dan lembaga sertifikasi kompetensi. Sinergi ini bertujuan menjadikan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam industri energi.
"Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas ESDM.
Pemerintah memproyeksikan target produksi migas nasional dapat menyentuh angka 1 juta barrel per hari pada tahun 2030 mendatang.
"Generasi muda Papua harus mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri," tambah Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas ESDM.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa realisasi lifting minyak nasional pada 2025 telah melampaui target APBN. Realisasi mencapai 605.300 bph dari target awal sebesar 605.000 bph.
"Target kita di APBN, lifting minyak itu 605 ribu barrel per hari. Alhamdulillah, target kita tercapai. Realisasi lifting mencapai 605,3 ribu bph atau setara 105 persen dari target," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Keberhasilan pencapaian target ini merupakan momentum pertama sejak tahun 2016 dalam sejarah pengelolaan migas Indonesia. Bahlil menyebutkan bahwa realisasi tersebut berkontribusi pada PNBP migas senilai Rp 105,4 triliun.
"Kalau kita melihat target APBN dalam 10 tahun terakhir, lifting minyak tidak pernah tercapai," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
