Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,9 persen hingga 7,5 persen untuk tahun 2027 mendatang melalui penguatan kontribusi daerah dan pelaksanaan program prioritas. Strategi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk merealisasikan angka tersebut, dilansir dari Ekonomi. Pembangunan wilayah diharapkan dapat digali lebih dalam sesuai dengan karakteristik dan potensi unik masing-masing daerah.
“Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9—7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Guna mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah merancang 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang dikelompokkan ke dalam delapan klaster utama. Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga hilirisasi industri serta ketahanan bencana.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa dukungan fiskal akan menjadi tumpuan utama dalam mendanai proyek-proyek penyediaan barang publik. Selain itu, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan badan pengelola investasi Danantara untuk memberikan penjaminan pada proyek-proyek strategis.
“...sehingga kolaborasi pemerintah, Danantara, dan sektor swasta ini bisa mendorong pertumbuhan di delapan klaster tadi,” ujar Juda.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka merinci alokasi anggaran untuk mendukung PKPN mencapai Rp625,28 triliun. Angka ini mencakup sekitar 45,7 persen dari total pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga yang diproyeksikan sebesar Rp1.370,3 triliun.
Penambahan anggaran ini merupakan langkah signifikan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp530,12 triliun. Putut menyebut fokus belanja tahun 2027 memang diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan fondasi program prioritas nasional.
“Ini lebih besar untuk PKPN-nya dibandingkan 2026 yang di kisaran Rp530 triliun,” ujar Putut.
Namun, ambisi pemerintah ini mendapatkan catatan kritis dari kalangan pelaku usaha yang diwakili oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
“Dalam situasi seperti ini, menjaga pertumbuhan stabil di atas 5% saja sebenarnya sudah membutuhkan effort yang besar,” kata Anggawira kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).
Kritik serupa juga datang dari pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita. Ia menilai target batas bawah masih realistis untuk dicapai, namun target batas atas membutuhkan transformasi mesin pertumbuhan yang sangat mendalam.
“Tetapi kalau berbicara target atas mendekati 7,5%, untuk saat ini nampaknya cukup ambisius, bahkan cenderung terlalu optimistis bila tidak disertai perubahan struktural besar-besaran dalam mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Ronny kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).
Analisis ISEAI memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario moderat akan berada di kisaran 5,0 hingga 5,5 persen. Keberhasilan menembus angka di atas 6 persen sangat bergantung pada efektivitas reformasi industrialisasi dan penguatan daya beli masyarakat kelas menengah di masa depan.
