Presiden Prabowo Subianto tengah memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pemanfaatan APBN menjadi lebih efektif. Langkah evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (19/5/2026).
Perbaikan manajemen ini menjadi alasan agar masyarakat tidak lagi melayangkan kritik negatif terhadap program prioritas tersebut. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah juga menegaskan sikap terbuka terhadap segala masukan yang konstruktif dari publik.
"Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang," ujar Purbaya dalam Konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026).
Purbaya menambahkan bahwa kepala negara terus melakukan kalkulasi matang guna merumuskan formula terbaik bagi program ini. Evaluasi dilakukan tanpa menurunkan kualitas pemenuhan gizi para siswa.
"Jadi bukan immune terhadap masukan, Bapak kita itu, Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah," terang Purbaya.
Saat ini, pagu anggaran tahun 2026 untuk Badan Gizi Nasional (BGN) telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Angka tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian seiring perhitungan efisiensi yang sedang berjalan.
"Yang terakhir Rp 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," terang Purbaya.
Berdasarkan data realisasi per 30 April, penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp 75 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 22,4 persen dari total alokasi awal APBN yang sebesar Rp 335 triliun.
"Realisasi MBG sudah mencapai Rp 75 triliun, itu 22,4% dari APBN yang sebesar Rp 335 triliun. Tapi nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Anggaran sekarang berapa? Rp 268 triliun, tapi nanti ada penghematan lebih lanjut," jelas Purbaya.
Alokasi awal sebesar Rp 335 triliun tersebut bersumber dari Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) melalui kebijakan cadangan presiden sebesar Rp 67 triliun. Dari total pagu Rp 268 triliun yang dikelola langsung oleh BGN, sebanyak 93 persen di antaranya disalurkan khusus untuk operasional MBG ke 61,96 juta penerima dan 27.295 SPPG.
