Pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah strategis ini dilakukan untuk menopang program swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya dilanda bencana hidrometeorologi, seperti dilansir dari Medcom.
Fokus utama dari percepatan ini mencakup produksi pangan yang layak secara ekologis serta pengembangan kawasan pertanian sesuai karakteristik lahan. Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari rehabilitasi ekonomi masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pemulihan sektor pertanian tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi dan gerak cepat dari seluruh pemangku kepentingan agar lahan yang rusak bisa segera kembali produktif.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal," kata Amran saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dikutip Senin.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat proses pemulihan di tiga wilayah terdampak tersebut. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian hingga penyediaan dukungan sarana produksi bagi para petani.
Program jangka panjang ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Skema yang disusun menitikberatkan pada nilai tambah hasil pertanian, pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, penguatan koperasi, serta akses pasar yang inklusif.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Renduk menjadi acuan utama. Dokumen ini mengawal proses pemulihan permanen fisik maupun non-fisik selama tiga tahun ke depan pada periode 2026-2028.
"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Satgas PRR terus memacu penyaluran bantuan pertanian di tiga daerah terdampak sebagai tahapan awal implementasi. Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 menunjukkan realisasi bantuan pertanian telah mencapai Rp877,126 billion untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, dan pembangunan jaringan irigasi.
Luasan lahan yang berhasil dipulihkan di tiga provinsi tersebut juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebanyak 9.931 hektare sawah tercatat telah selesai direhabilitasi secara total dari target keseluruhan sebesar 42.702 hektare lahan pertanian yang terdampak bencana.
