Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi Aparatur Sipil Negara setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. Langkah antisipatif ini diambil dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026, guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain perpanjangan masa work from home bagi Aparatur Sipil Negara, pemerintah tengah merancang paket insentif strategis untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini.
"Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Kebijakan work from home setiap Jumat ini sebelumnya sudah berjalan sejak 1 April 2026 sebagai respons atas lonjakan harga energi dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah mencatat bahwa pembatasan mobilitas ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap efisiensi anggaran negara dan daya beli masyarakat luas.
"Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," ujarnya.
Airlangga Hartarto bersama jajaran menteri ekonomi juga melaporkan persiapan regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor yang dijadwalkan berlaku pada awal Juni mendatang. Pemerintah saat ini sedang mematangkan instrumen pendukung dari berbagai kementerian agar implementasi aturan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia berjalan tepat waktu.
"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok," ujarnya.
Sosialisasi intensif langsung dilakukan kepada berbagai asosiasi pelaku usaha agar seluruh pihak memahami mekanisme baru tersebut. Pemerintah berkomitmen memastikan instrumen regulasi dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan selesai sebelum tenggat waktu pelaksanaan.
"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan," katanya.
Melalui laporan tertulis, perpanjangan kebijakan penyesuaian kerja ini juga dibarengi dengan pengetatan penggunaan kendaraan dinas operasional non-listrik maksimal 50 persen serta pemotongan anggaran perjalanan dinas domestik dan luar negeri. Untuk menopang daya beli masyarakat di tengah tekanan eksternal, pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan tahap II senilai Rp 7,3 triliun dan Bantuan Pangan Non Tunai.
"Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," lanjutnya.
Pemerintah turut mengalokasikan dana sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara pada Juni 2026 demi mendongkrak konsumsi domestik. Kebijakan stimulus ini didukung oleh capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat tetap solid sebesar 5,61% secara tahunan pada triwulan pertama tahun ini.
"Perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," imbuhnya.
Dilansir dari Tirto, skema pembatasan ini diproyeksikan mampu menekan pengeluaran belanja energi secara masif. Fleksibilitas aturan penambahan hari kerja dari rumah juga diberikan kepada pemerintah daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
"Tadi juga dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang. Selain itu juga akan ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi di kuartal II bisa bergerak," ujar Airlangga Hartarto dalam laporan Investor ID.
Langkah efisiensi energi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri di tengah rantai pasok global yang terganggu. Sektor pariwisata juga akan diakomodasi melalui pemberian insentif diskon transportasi menyambut momentum libur sekolah pada bulan Juni dan Juli mendatang.
"Pemerintah juga menyiapkan beberapa insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026," tambah Airlangga Hartarto dalam rilis Tirto.
"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN mencapai Rp 6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total belanja BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga triliunan rupiah," ungkap Airlangga Hartarto.
