Pemerintah menyiapkan lahan seluas 24 ribu hektare di Pulau Jawa untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) yang menjadi proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/5/2026).
Penyediaan area tersebut dilakukan melalui identifikasi bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Langkah penyiapan proyek ini kini memasuki tahapan verifikasi ulang oleh pihak terkait guna memastikan kesiapan seluruh infrastruktur penunjang di lapangan.
"Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi. Ini bersama, nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN. Jadi nanti secara infrastruktur kita akan yang terkait dengan transmisi, yang terkait dengan ketersediaan untuk gardu induk, ini kan harus kita interkoneksikan antara ini pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini," ujar Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Proses peninjauan dan penyelarasan infrastruktur transimisi serta gardu induk tersebut ditargetkan dapat berjalan dalam waktu dekat.
"Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan itu percepatan," katanya meneruskan.
Selain penyediaan lahan, percepatan proyek PLTS 100 GW ini juga didukung dengan perumusan regulasi baru berupa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dirampungkan oleh pemerintah.
Kebijakan strategis ini berjalan beriringan dengan program penghentian pembangkit listrik tenaga diesel yang difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menekan angka impor bahan bakar minyak.
"Arahan dari Presiden tiga tahun untuk ini PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan ini yang kita lagi konsolidasikan. Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan ini pengadaan BBM yang sangat fluktuatif," pungkas Yuliot.
