Aturan pajak penghasilan serta penyesuaian tarif menjadi perhatian utama bagi pemberi kerja dan karyawan di seluruh Indonesia. Pemerintah terus menyempurnakan mekanisme pemotongan pajak agar lebih sederhana dan akurat, seperti dikutip dari Personalfinance.
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kewajiban pemotongan ini dilakukan oleh pemberi kerja setiap bulannya.
Indonesia menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER untuk memudahkan pemotongan pajak bulanan. Skema ini bertujuan agar beban administrasi pemberi kerja berkurang dan meminimalisir kesalahan hitung manual.
Dalam perhitungan PPh 21, terdapat dua komponen utama yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, yaitu Tarif Efektif Rata-rata bulanan dan Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf a UU PPh.
1. Tarif Efektif Rata-rata Bulanan
Tarif ini digunakan untuk memotong pajak dari masa pajak Januari sampai November. Besaran TER ditentukan berdasarkan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak masing-masing karyawan.
Kategori A diperuntukkan bagi status PTKP Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0), TK/1, dan Kawin tanpa tanggungan (K/0). Kategori B berlaku untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Sementara itu, Kategori C khusus untuk status PTKP K/3.
2. Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf a UU PPh
Tarif progresif ini digunakan untuk menghitung pajak pada masa pajak terakhir atau bulan Desember. Lapisan tarif progresif yang berlaku untuk penghasilan kena pajak setahun memiliki beberapa tingkatan berdasarkan nominal pendapatan.
Penghasilan Rp0-60.000.000 dikenakan tarif 5%. Penghasilan di atas Rp60.000.000-250.000.000 dikenakan tarif 15%. Pendapatan di atas Rp250.000.000-500.000.000 dikenakan tarif 25%. Untuk penghasilan di atas Rp500.000.000-5.000.000.000 dikenakan tarif 30%, dan di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.
Syarat dan Batasan PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan batasan nominal penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jika penghasilan neto setahun berada di bawah angka PTKP, maka karyawan tersebut tidak wajib membayar PPh 21.
Besaran PTKP yang menjadi acuan meliputi Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, serta tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang kawin. Terdapat pula tambahan Rp54.000.000 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
Tambahan Rp4.500.000 diberikan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Jumlah tanggungan ini dibatasi maksimal 3 orang.
Langkah-Langkah Perhitungan Pajak
Prosedur penghitungan PPh 21 dimulai dengan menghitung penghasilan bruto yang menjumlahkan gaji pokok, tunjangan rutin, lembur, dan premi asuransi dari pemberi kerja. Nilai ini kemudian dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.
Penghasilan tersebut juga dikurangi iuran jaminan hari tua atau iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan sendiri untuk menentukan penghasilan neto. Setelah itu, pendapatan neto bulanan dikalikan 12 bulan untuk mendapatkan nilai penghasilan neto setahun.
Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari pengurangan penghasilan neto setahun dengan besaran PTKP sesuai status keluarga. Langkah terakhir adalah menerapkan lapisan tarif progresif 5% hingga 35% pada nilai PKP tersebut untuk memperoleh total PPh 21 setahun.
Tips Strategi Finansial Karyawan
Karyawan perlu mencermati apakah kenaikan gaji menggeser lapisan tarif pajak ke persentase yang lebih tinggi akibat inflasi dan penyesuaian upah minimum. Beberapa strategi optimalisasi pajak dapat diterapkan secara legal oleh wajib pajak.
Wajib pajak harus memastikan NPWP tetap aktif karena pihak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal. Proses pemadanan NIK menjadi NPWP juga perlu dipastikan sesuai aturan integrasi data pemerintah.
Karyawan juga dapat memanfaatkan fasilitas PPh 21 ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak melalui metode gross-up agar gaji bersih tetap stabil. Selain itu, tertib menyimpan Bukti Potong 1721-A1 serta memeriksa iuran pengurang seperti asuransi wajib dan pensiun dalam slip gaji sangat penting dilakukan untuk menurunkan nilai PKP.
