Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana untuk proyek pengadaan jet tempur KF-21 Boramae asal Korea Selatan sejak lama. Namun, Kementerian Keuangan belum menerima pengajuan dokumen terbaru terkait kelanjutan pendanaan proyek tersebut di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).
Kesiapan anggaran negara untuk mendanai alutsista udara ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dilansir dari Suara. Penegasan tersebut merespons pertanyaan mengenai kepastian pembiayaan proyek kerja sama militer tersebut.
“Yang itu belum ke saya, jadi saya belum tahu yang KF-21 ya. Harusnya sih bisa jalan, tapi mereka belum minta ke saya jadi saya belum tahu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Alokasi dana yang sudah diatur sejak awal membuat proses pembiayaan dipastikan tidak menghadapi kendala. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tahapan saat ini tinggal memasuki masa realisasi anggaran.
“Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi enggak ada masalah. Ini sudah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi saja. Mungkin delivery-nya kebetulan sekarang hari ini sebagian," lanjut Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah memilih untuk menutup rapat informasi mengenai detail jumlah dana yang dikucurkan untuk sektor pertahanan demi menjaga kerahasiaan negara. Saat dikonfirmasi mengenai kebutuhan dana yang mencapai 8,1 miliar Dolar AS, bendahara negara ini mengindikasikan nominalnya bisa bertambah.
“Oh anggaran ya? Oh nanti rahasia itu. Saya enggak bisa konfirmasi itu (8,1 miliar Dolar AS). Kalau pertahanan kan rahasia kan. Nanti akan ada banyak, mungkin lebih," beber Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Di sisi lain, terkait rencana pengadaan pesawat tempur jenis lain seperti Sukhoi Su-35 dari Rusia, Kementerian Keuangan belum memproses anggarannya. Purbaya melimpahkan pertanyaan teknis tersebut kepada Kementerian Pertahanan selaku pelaksana pengadaan.
“Anda mestinya tanya Menhan lah, saya enggak ngerti kalau itu. Saya cuma bagian bayar saja ya," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
