Pemerintah Indonesia tengah mematangkan regulasi paket stimulus kendaraan listrik senilai Rp500 miliar yang rencananya mulai digulirkan pada Juni 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk memicu pasar otomotif domestik sekaligus memperkuat struktur hilirisasi nikel serta ekosistem baterai nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan program ini dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta. Alokasi insentif mencakup subsidi Rp5 juta per unit untuk 100.000 sepeda motor listrik serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen bagi 100.000 mobil listrik murni.
"Yang jelas kita ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan, supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah juga menepis kekhawatiran resesi dengan memaparkan data pertumbuhan Produk Domestik Buto (PDB) yang naik menjadi 5,61 persen dari periode sebelumnya sebesar 5,39 persen. Selain itu, guna memperkuat nilai tukar rupiah, kementerian berencana menerbitkan Panda bonds di pasar modal Cina.
"To strengthen the exchange rate, we will issue bonds in the form of Panda bonds in China with lower interest rates so that we do not depend too much on the dollar anymore," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
"Don’t be afraid of 5.61% growth; far from a recession, economic growth is actually rising," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Perindustrian sedang disiapkan. Skema bantuan pembelian sepeda motor listrik diproyeksikan tidak akan jauh berbeda dengan model yang telah berjalan sebelumnya.
"Kami sudah menyiapkan regulasinya, Permenperinnya. Tapi kira-kira nanti modelnya akan tidak terlalu berbeda dengan model yang lalu untuk motor bantuan pembelian untuk motor listrik," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.
Langkah pemerintah ini direspons secara hati-hati oleh pelaku industri otomotif. Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo, menyatakan pihaknya memilih bersikap menunggu ketetapan resmi dari pemerintah sembari tetap menggulirkan program potongan harga mandiri untuk konsumennya.
"Tertkait subsidi kami belum bisa banyak berkomentar, karena tahun lalu saja isunya ada subsidi tapi ternyata tidak ada subsidi. Jadi kami masih menunggu keputusan final dari pemerintah," ujar Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron.
"Tapi, kami memiliki subsidi mandiri, dimana Polytron memberikan subsidi langsung kepada konsumen yang membeli motor listrik kami," lanjut Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron.
Dari sisi pengembangan industri, skema PPN DTP mobil listrik nantinya akan dibedakan berdasarkan penggunaan komponen baterai nikel dan non-nikel. Berdasarkan data Gaikindo, pasar kendaraan listrik Indonesia masih didominasi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) impor, meski penjualan varian Nickel Manganese Cobalt (NMC) melonjak 177,6 persen sepanjang 2025 menjadi 26.069 unit.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai pembedaan insentif ini sangat tepat untuk mengoptimalkan cadangan mineral domestik. Ia meminta pemerintah memastikan adanya transfer teknologi dari investor asing dan keterlibatan Holding Industri Pertambangan MIND ID.
"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada.
"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujar Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada.
Dukungan senada disampaikan Project Coordinator ENTREV, Eko Adji Buwono, yang menekankan pentingnya stimulus jangka panjang demi kepastian investasi. Eko menyarankan pemerintah memberikan berbagai kelonggaran fiskal dan mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baterai NMC di Indonesia bagian timur.
"Insentif jangka panjang masih sangat penting dan masih diperlukan supaya ada kepercayaan industri pengguna baterai kendaraan listrik terhadap kepastian rantai pasok dan harga yang kompetitif," kata Eko Adji Buwono, Project Coordinator ENTREV.
"Pembangunan KEK baterai NMC perlu diteruskan sampai jadi produk hilir yang terintegrasi, termasuk membangun infrastruktur fasilitas impor-ekspor maupun distribusi produksi," tutur Eko Adji Buwono, Project Coordinator ENTREV.
Selain untuk kendaraan, nikel dalam negeri kini diarahkan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW melalui sistem Battery Energy Storage System (BESS). Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, M. Rudy Salahuddin, menegaskan pembatasan investasi smelter hulu melalui PP 28 2025 bertujuan mendorong hilirisasi menuju produk turunan bernilai tinggi.
"Pemerintah saat ini juga sedang menjalankan program PLTS 100 gigawatt, sehingga peran nikel menjadi semakin strategis. PLTS menghasilkan listrik dari sinar matahari yang sifatnya intermiten, sehingga membutuhkan BESS untuk menyimpan energi pada saat produksi listrik tinggi dan menyalurkan kembali ketika dibutuhkan," ujar M. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian.
"Pada akhirnya, hilirisasi nikel harus menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi baru yang lebih berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global," ucap M. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, mengingatkan pentingnya investasi pada sektor Research and Development (R&D). Menurutnya, pemerintah harus berani mengalokasikan minimal 10 persen produksi nikel domestik untuk proyek PLTS 100 GW agar teknologi BESS lokal mampu bersaing dengan dominasi global.
"Dulu orang bilang NMC terbaik karena lebih energy density (kepadatan energinya) lebih tinggi dibanding dibanding LFP. Namun LFP juga sudah masuk ke BESS dengan energy density-nya sama seperti nikel sekarang. Jadi tinggal mana yang lebih efisien saja," ujar Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Shift Institute.
"Kalau pemerintah aja nggak berani trial and error di proyek yang mereka support, ya jangan harap market akan ngikutin mereka. Berarti... berarti harus dimulai dari ini untuk mengembangkan baterai terutama BESS ya," tutur Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Shift Institute.
